Susy Susanti harapkan pemindahan ibu kota didukung sarana olahraga

Jakarta (ANTARA) - Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Susy Susanti juga ikut memberikan komentar terkait dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke dua kota di Kalimantan Timur seperti yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.

Peraih emas pertama bulu tangkis untuk Indonesia di Olimpiade itu saat dikonfirmasi oleh ANTARA, Selasa menilai pemindahan ibu kota tidak masalah. Namun, diharapkan juga didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

"Saya mah di mana saja asal Indonesia. Pelatnas pindah juga gak papa. Apalagi kalau fasilitasnya bagus. Apalagi kalau dibikinin," kata Susy Susanti.

Selama ini pelatnas bulu tangkis dilakukan di Cipayung Jakarta Timur. Kawah candradimuka atlet ini sudah ada sejak 1992 yang pembangunannya diprakrasai oleh Ketua Umum PB PBSI saat itu Try Sutrisno.

Banyak atlet dari seluruh Indonesia yang digembleng dan sukses mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Hanya saja, lokasi pelatnas itu belum mengalami perubahan yang signifikan sejak dibangun. Akses menuju lokasi kawah candradimuka itu cukup sempit dan sekelilingnya sudah padat penduduk.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan.

"Menyimpulkan ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah mengkaji sejumlah calon kawasan ibu kota di Pulau Kalimantan dan dipilihnya Kalimantan Timur karena memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan ibu kota, yaitu risiko bencana yang minim, memiliki lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia, dan ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, Balikpapan dan Samarinda.

Keempat, lanjut Presiden Jokowi, memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare.