Djarot sebut pemindahan ibukota akan kurangi masalah Jakarta

Ibu kota negara baru itu merupakan daerah otonomi khusus dengan kepala daerah yang ditunjuk langsung presiden

Jakarta (ANTARA) - Politisi PDIP Djarot Saiful Hidayat memastikan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) akan dapat mengurangi masalah yang ada di Jakarta.

"Iya masalahnya berkurang semua malah, seperti kemacetan, polusi, banjir berkurang iya dong. Betul nggak? Kemudian pemukirman kumuh berkurang, sampah berkurang kan gitu ya, karena otomatis lebih longgar kan," kata Djarot di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan ibukota bukan di Jakarta akan menjadi semakin baik agar pusat pertumbuhan, pusat ekonomi, bisnis, pendidikan, wisata dan industri tidak terfokus di Jakarta atau secara umum di Pulau Jawa.

"Jakarta ini kan pusat segalanya semuanya ada di sini campur aduk. Sehingga daya tampung, daya dukungnya kalau sampai seperti ini ya berat siapa pun gubernurnya," ucap dia.

Dengan adanya rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur (Kaltim), kata Djarot, akan membuat pemerataan pembangunan di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Sementara di sisi lain, Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis akan terus berlanjut.

"Tapi jangan disamakan dengan Putrajaya (ibukota negara Malaysia). Ingat ya bahwa indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia sehingga pembangunan antar pulau haruslah merata. Selama ini kan bebannya di Jawa saja dan menampung lebih dari 60 persen penduduk," ucap dia.

Lebih lanjut, Djarot mengusulkan pusat pemerintahan yang baru tersebut adalah daerah otonomi khusus dengan sistem kepala pemerintahan daerahnya ditunjuk oleh pemerintah pusat.

"Sehingga di situ tidak perlu mengadakan Pilkada jadi lebih aman. Jadi daerah khusus betul tidak ada pilkada, tidak ada DPRD juga pastinya ya," tutur Djarot.

Pemerintah Indonesia sudah memutuskan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai kawasan untuk ibukota baru pemerintahan.