Pengamat sebut Kaltim mudahkan pengendalian sistem pertahanan negara

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertahanan, Susaningtyas NH Kertopati menyebutkan Kalimantan Timur yang ditunjuk sebagai ibu kota negara dapat memudahkan pengendalian sistem pertahanan dan keamanan Indonesia.

"Menurut saya memindahkan ibu kota suatu hal yang tidak salah tentunya, tapi aspek kesiapan infrastruktur dan kesiapan masyarakatnya juga harus diperhatikan. Kekuatan pertahanan kita tak lepas dari kondisi geografi, etnografi, dan lainnya. Kalimantan Timur akan lebih memudahkan pelaksanaan gelar bagi sistem pertahanan kita ketimbang Kalbar atau Kalsel," kata Susaningtyas menanggapi soal pemindahan ibu kota negara ke Kaltim dilihat dari segi pertahanan, di Jakarta, Senin.

Infrastruktur lain seperti jaringan IT dan lainnya juga sudah siap. Secara budaya masyarakat Kalimantan Timur lebih terbuka terhadap hadirnya orang baru dan akulturasi budaya.

"Ini memudahkan sistem pertahanan kita yang tentu membutuhkan dukungan masyarakat setempat. Letak Kalimantan Timur yang ada ditengah juga memudahkan jangkauan operasi bagi matra laut udara maupun darat," katanya.

Ia menjelaskan, bahwa dari perspektif ilmu pertahanan, maka salah satu pertimbangan penetapan ibu kota adalah pengendalian keamanan nasional, termasuk di dalamnya adalah pengendalian pertahanan negara.

"Ibu kota suatu negara akan menjadi Markas Komando Militer yang mampu bereaksi menghadang kekuatan musuh saat bergerak memasuki wilayah terluar," tuturnya.

Menurut Susaningtyas, posisi Kalimantan Timur relatif lebih mendekati "center of gravity" dari segi geografis Indonesia melalui perhitungan silang garis hubung Sabang-Merauke dan garis hubung Pulau Miangas-Pulau Rote.

Sehingga, relatif semua media komunikasi mulai radio "low frequency" hingga "ultra high frequency" dapat mengendalikan Alutsista di darat, laut dan udara.

"Kontur alam Kalimantan Timur juga tidak dikelilingi gunung tinggi sehingga tidak mengganggu pancaran frekuensi berkekuatan tinggi," ujarnya

Wilayah yang menjadi lokasi ibu kota negara, juga tak jauh dari pinggir pantai sehingga memudahkan membangun pangkalan militer modern yang terintegrasi untuk semua kekuatan baik darat, laut dan udara.

"Model pangkalan militer seperti ini diyakini lebih efektif dan efisien menghadapi peperangan modern di masa depan," kata Nuning sapaan Susaningtyas.

Tak hanya itu, doktrin Sishankamrata juga lebih tepat diterapkan dengan Kalimantan Timur sebagai pusat rekrutmen komponen cadangan dan komponen pendukung untuk komponen utama.

Pola penggelaran dan pengerahan kekuatan juga lebih fleksibel dalam implementasi Strategi pertahanan laut nusantara dan strategi pertahanan maritim Indonesia.

"Bentuk geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sangat tepat untuk menerapkan taktik 'archipelagic warfare' sesuai lapisan pertahanan. Benteng pertahanan terakhir adalah Kalimantan Timur sebagai kantong utama gerilya laut," ujar Nuning.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan sebagian Kabupaten Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang baru.

"Menyimpulkan ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta pada Senin.

Dia menjelaskan Kalimantan Timur dipilih karena memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan ibu kota yakni resiko bencana yang minim, memiliki lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia, dan ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yakni Balikpapan dan Samarinda.

Lalu yang keempat memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare.