"Kalau membicarakan potensi konflik selalu ada, tetapi dugaan saya masyarakat yang ada di dalam wilayah calon ibu kota ini mempunyai keberterimaan yang tinggi dengan masuknya pendatang dalam jumlah besar dan cepat (utamanya pemindahan ASN)," kata Herry di Jakarta, Senin.
Ini, menurut Herry, karena memang sejarah migrasi di daerah Kalimantan Timur tersebut menunjukan perjumpaan yang cukup bagus antaretnis.
"Yang perlu dijaga adalah jangan sampai benih-benih konflik muncul dari persoalan agraria, termasuk tanah, klaim wilayah adat, wilayah pesisir dan sebagainya.
Oleh sebab itu, Herry mengatakan suatu mekanisme untuk memproteksi kepenguasaan tanah oleh masyarakat lokal menjadi penting untuk dibuat sejak sekarang.
Presiden Joko Widodo di Istana negara telah mengumumkan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara karena sudah punya infrastruktur yang relatif lengkap dan pemerintah punya lahan seluas 180 ribu hektare," katanya.
Selain itu, menurut Presiden, pemerintah memilih kedua daerah itu sebagai lokasi ibu kota yang baru karena risiko bencana minim.
Baca juga: Pemerintah pindahkan ibu kota karena beban di Pulau Jawa berat
Baca juga: Pemerintah sudah punya 180 ribu hektare lahan di lokasi ibu kota baru
Baca juga: Pemerintah putuskan Penajam Paser Utara kawasan ibu kota baru
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Masnun
Copyright © ANTARA 2019
