Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) segera mewujudkan Badan Layanan Umum (BLU) Perumahan, dengan terbentuknya Pusat Pengembangan Perumahan dan Pusat Pembiayaan Perumahan. "Keduanya masing-masing dipimpin pejabat setingkat eselon 2 yang nantinya bertugas mengelola dan menyalurkan dana bagi sektor perumahan," kata Menteri Negara Perumahan Rakyat, M. Yusuf Asy`ari, di Jakarta, Selasa. Salah satu tugas badan itu adalah menyiapkan pola sewa beli bagi masyarakat berpendapatan rendah yang ingin membeli rumah dengan cara memfasilitasi sampai dengan lima tahun untuk mendapatkan pendanaan bank, kata Menpera. "Jadi masyararakat yang berpenghasilan kurang dari Rp2,5 juta diberi kesempatan untuk menyewa terlebih dahulu rumah yang akan dibeli, dengan harapan setelah lima tahun penghasilannya akan membaik," tuturnya. Menpera mengatakan, tugas dari kedua institusi di bawah kendali Menpera ini nantinya juga dapat menyalurkan dan mengelola dana-dana yang diperuntukkan bagi subsidi uang muka maupun selisih bunga. Kemudian juga institusi ini juga bertugas mengelola dan menyalurkan dana yang diperuntukan bagi Prasarana dan Utilitas (PSU) yang saat ini sebagian ada yang ditempatkan dalam anggaran Departemen PU, katanya.Ke depannya kedua institusi akan berada di bawah Badan Perumahan yang akan menjalankan fungsi operasional, sementara Kemenpera nantinya akan fokus pada kebijakan, jelasnya. Meskipun demikian, Menpera dapat memaklumi apabila BLU ini masih mengandalkan dana yang bersumber dari anggaran kementerian, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah apabila dimintakan tambahan saat ini. Menpera mengatakan untuk memenuhi kebutuhan subsidi di sektor perumahan, menjalankan program sewa beli, serta membangun Rusunawa setidaknya kedua lembaga membutuhkan tambahan Rp3 triliun. "Tambahannya sudah kami usulkan kepada pemerintah beberapa waktu lalu. Rencananya tidak bersumber dari anggaran dalam negeri, tetapi juga dana-dana murah dari luar negeri," paparnya. Kemenpera dalam membentuk kedua institusi telah menyiapkan personelnya yang masing-masing Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dijabat Wardiatie, sedangkan Pusat Pengembangan Perumahan dijabat Andri Dulung. Bahkan, kata Menpera, sesuai rekomendasi Komisi V DPR sebenarnya perlu dibentuk satu intitusi lagi, yakni Pusat Penyediaan Lahan yang berfungsi sebagai bank tanah untuk menyediakan lahan siap bangun dengan harga murah. (*)

Copyright © ANTARA 2008