Peradah-Persadha rekomendasi tiga tokoh layak jadi menteri

Jakarta (ANTARA) - DPN Peradah Indonesia dan DPP Persadha Nusantara merekomendasikan tiga tokoh Hindu dan Bali layak menjadi menteri dalam kabinet dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lima tahun kedepan.

Ketiga tokoh tersebut adalah Gede Pasek Suardika (anggota DPD RI periode 2014-2019), A. A. G. N. Ari Dwipayana (Staf Khusus Presiden 2014-2019), dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Wagub Bali 2018-2023).

"Komponen Hindu, Umat Hindu Indonesia siap terlibat menjadi bagian dari kerja bersama seluruh komponen Bangsa, siap membantu Presiden membangun dan menjaga NKRI yang kita cintai," kata Ketua Umum DPN Peradah Indonesia I Gede Ariawan atau Ige dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

Hal itu dikatakan Ige dalam diskusi kelompok atau FGD yang dilaksanakan DPN PERADAH Indonesia bersama DPP PERSADHA Nusantara pada Sabtu (24/8).

Ige mengatakan pemerintahan Jokowi di periode keduanya dalam menghadapi berbagai tantangan, tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua golongan saja, melainkan memerlukan kebersamaan semua komponen bangsa salah satunya komponen Hindu.

Dia menegaskan bahwa Umat Hindu Indonesia siap terlibat menjadi bagian dari kerja bersama seluruh komponen Bangsa, siap membantu Presiden membangun dan menjaga NKRI.

"Umat Hindu Indonesia dan warga Bali siap selalu dalam membantu Presiden Jokowi, karena Bali memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berkualitas dan berintegritas, bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh sesuai nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Dia mengatakan, tokoh Bali tidak hanya siap untuk diberi kepercayaan mengurusi sektor pariwisata, namun sangat siap mengurusi sektor hukum dan HAM, pertanahan, ekonomi, politik, dan sosial karena memiliki kemampuan di berbagai bidang.

Ketua Harian DPP Persadha Nusantara, I Wayan Jondra menilai tokoh Bali dan Hindu sangat layak diberi kesempatan membantu Presiden terpilih Jokowi membangun bangsa di tengah realitas kebangsaan yang saat ini terus mengalami ujian.

"Berbagai komponen kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami ujian di berbagai kondisi kehidupan masyarakat yang dapat merusak harmoni kehidupan warga dan kebhinekaan Indonesia," ujarnya.

Jondra mengatakan tantangan merawat kebangsaan tidak semakin mudah tetapi justru semakin sulit di era globalisasi yaitu ketika demokrasi terus berkembang dengan kemerdekaan berpendapat yang semakin baik serta aspirasi masyarakat yang tidak mungkin lagi dibendung, didukung dengan kebebasan pers dan teknologi informasi.

Sebagai negara bangsa yang plural, menurut dia Indonesia sedang berada di pusaran arus globalisasi yang akan mempengaruhi pola pikir anak bangsa dalam memandang kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Khususnya dengan perubahan dunia memasuki revolusi industri jilid 4 yang membutuhkan kecepatan, kreativitas dan inovasi. Namun pada saat yang sama, intoleransi, radikalisme dan terorisme menjadi ancaman nyata keutuhan persatuan bangsa," katanya.