Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Myanmar memutuskan membuka diri terhadap bantuan kemanusian dari masyarakat antarbangsa, termasuk satuan kesehatan dari negara anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membantu penanganan dampak badai Nargis, yang melanda sejumlah kota di Myanmar pada awal Mei 2008.Keputusan tersebut disepakati dalam pertemuan khusus tingkat menteri luar negeri ASEAN tentang penanganan dampak badai Nargis di Myanmar, yang dilakukan di Singapura, Senin. "Telah disepakati untuk membentuk kerangka koordinasi dipimpin oleh ASEAN dalam rangka mengatasi dampak bencana badai Nargis, baik dalam tahap tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda melalui telepon dari Singapura kepada ANTARA di Jakarta pada Senin. Menurut Menteri Luar Negeri, penanganan pascabencana badai Nargis di Myanmar akan dilakukan dengan cara penanganan pascabencana tsunami di Aceh, Indonesia, tahun 2004. "Untuk melaksanakan tugas ini, ASEAN membentuk satuan tugas, yang akan diketuai Sesjen ASEAN Surin Pitsuwan bersama perwakilan PBB dan pemerintah Myanmar," katanya. Ia menambahkan, satuan tugas dari sepuluh negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN terdiri atas pakar dengan sejumlah keahlian, termasuk di bidang koordinasi dan perhubungan, sanitasi dan air bersih, kesehatan, serta perbekalan dan makanan itu akan ditempatkan di Yangon untuk membantu mempercepat penanganan bencana. Menurut dia, satuan tugas tersebut antara lain akan bertugas menghitung dampak dan kerugian akibat bencana badai Nargis, baik dari jumlah penduduk meninggal, hilang dan luka maupun kerugian material. Perhitungan dampak dan kerugian akibat bencana itu, tambah dia, akan digunakan untuk menentukan nilai dan besar bantuan untuk menangani dampak bencana dalam tiga tahap, yakni tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri menjelaskan, dalam pertemuan itu, pemerintah Myanmar juga sepakat menerima bantuan 30 anggota satuan kesehatan dari masing-masing negara ASEAN. "Kemudian, pada 30 Mei mendatang, setiap negara ASEAN akan mengirimkan delegasi berjumlah tiga orang untuk berkunjung ke Myanmar," katanya. Pemerintah Myanmar, katanya, juga sepakat menjadikan ASEAN sebagai fasilitator dalam penyaluran bantuan kemanusiaan dari masyarakat kepada penduduk Myanmar. Sebelumnya, pemerintah Myanmar menolak menerima bantuan kesehatan dari luar negeri untuk membantu penanganan dampak badai Nargis di beberapa kota di negara itu. Hassan menjelaskan pula bahwa pada pertemuan itu, perutusan Indonesia berperan besar dalam menggiring tercipta upaya terobosan untuk menjembatani antusiasme masyarakat antarbangsa untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan kebutuhan korban bencana di Myanmar, yang selama ini terganjal keputusan pemerintah Myanmar untuk menutup diri dari pihak luar. "Kita berperan besar, karena berpengalaman dalam penanganan bencana di Aceh, Yogyakarta dan Klaten. Indonesia juga menjanjikan mengirimkan sejumlah tokoh ahli dalam hal penanganan bencana, termasuk Ketua BRR Kuntoro Mangkusubroto," katanya. Pemerintah Indonesia, tambah dia, berharap dengan keterbukaan itu, korban menderita akibat badai Nargis dapat tertangani, terutama dalam memperoleh bantuan dasar kemanusiaan, seperti, tempat tinggal, makanan, obat dan pakaian serta pencegahan wabah penyakit. Pada awal Mei, badai Nargis menyapu beberapa kota di Myanmar dan hingga Senin pekan lalu, jumlah korban tewas, menurut pemerintah Myanmar, mencapai 31.939 orang, 34.460 orang hilang dan banyak warga berada dalam keadaan sulit. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008