Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah saat ini tengah menyiapkan pelaksanaan rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Hatta Radjasa, di Istana Merdeka Jakarta, Senin, usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa surat dari Ketua DPR Agung Laksono tentang rapat konsultasi sudah diterima dan Presiden telah memerintahkan untuk menyiapkan rapat konsultasi. "Saya sudah menerima dan melaporkannya pada Presiden. Presiden mengatakan, agar disiapkan rapat konsultasi karena ini merupakan agenda rutin," katanya. Hatta menjelaskan, rapat konsultasi merupakan hal yang rutin dilaksanakan antara pemerintah dan DPR manakala ada suatu hal dirasakan perlu untuk dibicarakan atau dikonsultasikan. Mengenai waktu pelaksanaan rapat konsultasi, Hatta mengatakan hal tersebut masih harus dibicarakan bersama-sama dengan DPR, sementara untuk tempat kemungkinan besar dilangsungkan di Istana Presiden. "Pelaksanaan rapat konsultasi kan bergantian, bila sebelumnya di gedung DPR, selanjutnya tentu di Istana. Sementara agendanya Pak Agung mengatakan pada saya sekitar pengurangan subsidi, ya sekitar APBN," ujarnya. Sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono mengajak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan rencana kenaikan harga BBM yang kemungkinan dilakukan akhir Mei 2008. "Surat mengenai rapat konsultasi itu sudah dikirim oleh Sekjen DPR Nining Indra Saleh, kemarin (15/5)," kata Agung di Press room DPR/MPR Jakarta, Jumat (16/5). Agung mengatakan, rapat konsultasi itu diharapkan dilakukan secepatnya sebelum pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM. Dalam rapat konsultasi itu, Agung akan menyertakan pimpinan DPR lainnya, serta para pimpinan fraksi dan pimpinan komisi terkait. Menurut Agung, DPR tidak akan membicarakan persoalan kenaikan harga BBM dengan Presiden di luar rapat konsultasi tersebut. "Tidak mungkin Presiden hadir dalam rapat paripurna DPR untuk menyampaikan hal ini, karena tidak ada ketentuan tata tertib (Tatib) DPR yang mengaturnya," katanya. Keputusan DPR menyelenggarakan rapat konsultasi tersebut merupakan solusi karena memang tidak ada ketentuan Tatib yang memungkinkan Presiden hadir dalam rapat paripurna DPR. "Rapat Bamus Kamis (15/5) kemarin yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar sudah memutuskan untuk membicarakan kenaikan harga BBM ini dalam forum konsultasi karena hanya forum ini yang memungkinkan," katanya. Mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT), Agung mengatakan, pemerintah perlu mempersiapkan program tersebut secara matang. Dari laporan yang diterima DPR, katanya, persiapan pelaksanaan program BLT belum optimal. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008