Jakarta, (ANTARA News) - Pemerintah Myanmar memutuskan membuka diri terhadap bantuan kemanusian dari masyarakat antarbangsa, termasuk satuan kesehatan dari negara ASEAN untuk membantu penanganan dampak badai Nargis.Keputusan tersebut disepakati dalam pertemuan khusus tingkat menteri luar negeri ASEAN di Singapura yang membahas penanganan dampak badai Nargis di Myanmar, Senin."Telah disepakati untuk membentuk kerangka koordinasi dipimpin oleh ASEAN dalam rangka mengatasi dampak bencana badai Nargis, baik dalam tahap tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda melalui telefon dari Singapura kepada ANTARA di Jakarta pada Senin.Menurut Menteri Luar Negeri, penanganan pascabencana badai Nargis di Myanmar akan dilakukan dengan cara penanganan pascabencana tsunami di Aceh."Untuk melaksanakan tugas ini, ASEAN membentuk satuan tugas, yang akan diketuai Sesjen ASEAN Surin Pitsuwan bersama perwakilan PBB dan pemerintah Myanmar," katanya.Ia menambahkan, satuan tugas dari sepuluh anggota ASEAN maupun Sekretariat ASEAN terdiri atas pakar bidang koordinasi dan perhubungan, sanitasi dan air bersih, kesehatan, serta perbekalan dan makanan. Mereka akan ditempatkan di Yangon untuk membantu mempercepat penanganan bencana.Menurut dia, satuan tugas tersebut antara lain akan menghitung dampak dan kerugian akibat bencana badai Nargis baik dari jumlah penduduk meninggal, hilang, luka maupun kerugian material.Perhitungan dampak dan kerugian bencana berguna untuk menentukan nilai dan besar bantuan untuk tahap tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri menjelaskan, dalam pertemuan itu pemerintah Myanmar juga sepakat menerima bantuan 30 anggota satuan kesehatan dari masing-masing negara ASEAN."Pada 30 Mei mendatang, setiap negara ASEAN akan mengirimkan delegasi berjumlah tiga orang untuk berkunjung ke Myanmar," katanya.Pemerintah Myanmar, katanya, juga sepakat menjadikan ASEAN sebagai fasilitator dalam penyaluran bantuan kemanusiaan dari masyarakat kepada penduduk Myanmar.Sebelumnya, pemerintah Myanmar menolak menerima bantuan kesehatan dari luar negeri untuk membantu penanganan dampak badai Nargis di beberapa kota di negara itu.Hassan menjelaskan pula bahwa pada perutusan Indonesia berperan besar dalam menggiring terciptanya terobosan untuk menjembatani masyarakat antarbangsa dengan pemerintah Myanmar.Masyarakat antarbangsa ingin memberikan bantuan kemanusiaan sedangkan pemerintah Myanmar menutup diri dari pihak luar. "Kita berperan besar, karena berpengalaman dalam penanganan bencana di Aceh, Yogyakarta dan Klaten. Indonesia juga menjanjikan mengirimkan sejumlah tokoh ahli dalam hal penanganan bencana, termasuk Ketua BRR Kuntoro Mangkusubroto," katanya.(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008
