Kita harus bisa melakukan seperti yang terjadi di Jepang dan KoreaJakarta (ANTARA) - Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Rully Indrawan menginginkan kebijakan pengembangan UMKM nasional yang ada di Indonesia dapat meniru atau bahkan melampaui kesuksesan yang telah dilakukan di negara Jepang dan Korsel.
"Kita harus bisa melakukan seperti yang terjadi di Jepang dan Korea," kata Rully Indrawan dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut Rully, Jepang dan Korea yang sukses membangun UKM karena ditopang kebijakan yang mumpuni dan komprehensif, sesuai yang dibutuhkan UKM disana.
Di Indonesia, Rully mengakui bahwa kontribusi UKM terhadap kinerja ekspor nasional masih terbilang rendah, yakni 15,80 persen. Artinya, produk UKM Indonesia masih mendominasi pasar domestik saja.
"Permodalan bukan satu-satunya masalah UKM di Indonesia, meski UKM yang mampu mengakses perbankan baru sekitar 12 persen saja," ungkap Rully.
Baca juga: Ralali.com gandeng BCA dukung target UMKM go online
Baca juga: Kemenkop sebut faktor kendala pengembangan UMKM
Terkait permodalan, lanjutnya, pemerintah terus berupaya memudahkan dan meringankan beban pelaku UKM, antara lain, suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah turun menjadi 7 persen per tahun, dari sebelumnya 22 persen (2014), 12 persen (2015), dan 9 persen (2017).
Selain itu, ujar dia, pajak UKM juga sudah diturunkan menjadi 0,5 persen bagi UKM dengan omzet Rp4,8 miliar per tahun. Ia mengutarakan harapannya dengan koordinasi dan sinergi dapat memformulasikan rencana aksi untuk mewujudkan target yang ada, yaitu meningkatkan kapasitas usaha Koperasi dan UMKM.
Sebelumnya, KKP juga telah bekerja sama dengan Lembaga Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) untuk mewujudkan koperasi sektor kelautan dan perikanan mandiri, mencakup pelatihan di Jepang selama dua pekan.
"Program kerja sama ini merupakan pelatihan untuk sumber daya manusia yang menangani koperasi sektor kelautan dan perikanan nasional agar bisa belajar dari Jepang untuk mewujudkan koperasi nasional yang lebih mandiri," kata Sekjen KKP Nilanto Perbowo.
Data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018 menyebutkan ada sekitar 2.884 koperasi perikanan di Indonesia yang meliputi 2.802 unit skala mikro, 69 unit kecil 69, dan 13 unit menengah.
Baca juga: Jamkrindo bantu pengembangan UMKM kopi Bali
Baca juga: Rini resmikan Rumah Kreatif Karawang dorong pengembangan UMKM
Jumlah koperasi perikanan ini mengisi 2,09 persen dari 138.140 unit jumlah seluruh koperasi yang ada di Indonesia. Dari 2.802 koperasi perikanan, hanya sekitar 58 persen atau 1.687 yang aktif, dan yang mempunyai nomor induk koperasi (NIK) hanya 271 unit.
Menurut Nilanto, jika koperasi perikanan yang ada dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi besar terhadap iklim usaha industri sektor kelautan dan perikanan nasional.
"Kami menginginkan koperasi perikanan kita bisa lebih mapan dengan manajemen yang profesional guna mendukung usaha-usaha di sektor kelautan dan perikanan nasional," kata Nilanto Perbowo.
Untuk itu, pihaknya juga mengarah kepada koperasi Jepang, dalam hal ini Fisheries Cooperative Association (FCA) yang memang sudah berhasil mengembangkan koperasi perikanan di Negeri Matahari Terbit.
Nilanto menyatakan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, utamanya bagi para personil yang memiliki potensi untuk memberikan sumbangsih dalam pembangunan koperasi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.
Baca juga: Apoteker Indonesia rambah ilmu kewirausahaan dorong pengembangan UMKM
Baca juga: Indonesia berbagi pengalaman pengembangan UMKM kepada masyarakat Afrika Selatan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Apep Suhendar
Copyright © ANTARA 2019
