Jakarta, (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengatakan, bila ada kepala daerah yang menolak rencana pemerintah pusat untuk menjalankan program bantuan langsung tunai (BLT), maka tindakan itu tidak tepat dan tidak mengutamakan kepentingan masyarakat. Berbicara di Istana Merdeka Jakarta, Senin, Mendagri mengatakan, yang terjadi saat ini adalah kemungkinan timbulnya persoalan di lapangan dalam pembagian BLT, namun hal itu sebetulnya dapat diatasi bersama-sama. "Itu langkah yang keliru dan kalau ada persoalan teknis segera diselesaikan. Kalau negara mau membantu rakyatnya yang kesusahan, kan itu tidak salah," katanya. Ia menjelaskan, saat ini telah diambil sejumlah langkah untuk mempersiapkan penyelenggaraan program pembagian BLT di provinsi dan daerah, antara lain dengan berkoordinasi dengan gubernur dan kepala daerah setempat. "Hari ini semua provinsi telah memfasilitasi untuk mengeliminir timbulnya permasalahan teknis tersebut. Semua pihak ingin menjamin sasaran yang tepat bagi BLT itu," katanya. Ia meminta kepada para gubernur, walikota dan bupati untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan kantor pos di wilayahnya masing-masing sehingga penyaluran BLT dapat berjalan dengan baik. Mardiyanto juga mengatakan, permasalah teknis pembagian BLT tersebut jangan diarahkan menjadi konfrontasi antara pemerintah pusat dan daerah. Masalah teknis hendaknya bisa diselesaikan dengan baik sehingga persoalan-persoalan yang timbul pada pembagian BLT tahun sebelumnya tidak lagi terjadi. (*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008
