DPR: Pendekatan ekonomi dan keamanan tuntaskan masalah Papua

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai sinergitas pendekatan ekonomi dan keamanan sangat penting guna menuntaskan persoalan di Papua dan Papua Barat.

“Saya meyakini pendekatan ekonomi dan keamanan bisa menjadi lokomotif meredam kericuhan yang terjadi di bumi Papua," kata Said Abdullah di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pendekatan komprehensif sangat dibutuhkan guna selesaikan persoalan di Papua dan Papua Barat.

Penuntasan permasalahan di tanah Papua, lanjut dia, harus ditempuh agar agenda pembangunan yang sudah dirancang pemerintah berjalan normal.

"Ada dua model pendekatan prioritas yang harus dilakukan, yakni dari aspek ekonomi dan keamanan. Kedua aspek ini seperti dua sisi mata uang yang saling bergantungan," ujarnya.

Said berpendapat bahwa sektor ekonomi tidak akan berjalan tanpa jaminan keamanan. Artinya, pembangunan ekonomi membutuhkan stabilitas keamanan.

Ia mengutarakan bahwa kekuatan pertahanan membutuhkan kemampuan ekonomi yang mendukung melalui alokasi anggaran. Namun, pendekatan keamanan ini mengedepankan pola soft power yang lebih persuasif, seperti negosiasi dan dialog.

"Hal ini harus di pasang sebagai ujung tombak untuk menyelesaikan konflik. Karena pendekatan hard power terbukti tidak efektif terhadap konflik di bumi Papua," katanya.

Menurut dia, penanganan kericuhan Papua dan Papua Barat tidak boleh sporadis. Namun, perlu terapi khusus seperti bangun dialog dan rekonsiliasi, libatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat Papua untuk memetakan jalan penuntasan konflik di Papua.

Said yang merupakan Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian itu mengatakan bahwa stabilitas keamanan berpengaruh sangat besar pada kehidupan masyarakat. Bukan hanya pada aspek sosial, melainkan juga memengaruhi bidang ekonomi.

"Jika daerah itu tidak aman, bisa berimbas pada perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Situasi ini akan memengaruhi minat para investor dalam berinvestasi yang muaranya menganggu ekonomi nasional," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah harus merumuskan platform penyelesaian persoalan di Papua dan Papua Barat bersifat jangka panjang karena wilayah itu menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa.

Menurut dia, yang dibutuhkan sekarang ini adalah solusi yang bersifat jangka panjang dan lebih komprehensif. Kalau tidak, dikhawatirkan eskalasi kericuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa.

"Pemerintah pusat harus memberikan porsi khusus secara nasional dalam kegiatan pembangunan Papua sehingga bisa memperkecil gap ekonomi rakyat di sana," katanya.