Malang (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Senin (19/5) besok mengirimkan surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu dekat ini. "Masukan-masukan (komunikasi) secara pribadi sudah kami sampaikan dan lewat media melalui wawancara juga sudah, tetapi belum ada respon, sekarang tinggal lewat surat yang belum dan rencananya Senin besok kami kirimkan," kata Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi di Pesma Al-Hikam Malang, Minggu sore. Menurut dia, kalau tidak bisa dibatalkan, paling tidak harus ditunda dulu sambil mencari solusi efesiensi dan item-item anggaran mana saja yang bisa dihemat untuk menutup kebutuhan APBN. Selain itu, katanya, pemerintah juga harus "fair" pada masyarakat luas serta menjelaskan kondisi riil yang ada, tidak hanya memberikan alasan pemberian subsidi BBM itu hanya menguntungkan bagi orang kaya saja. "Pandangan itu hanya pandangan sementara saja," tegasnya. Ia mengakui, antara DPR dan pemerintah itu adalah satu unit dan harus memiliki suara yang sama, sebab sampai saat ini juga belum ada kesamaan pendapat (persetujuan) dari DPR padahal para wakil rakyat ini yang membuat anggaran. "Kalau satu kesatuan unit saja salah satu diantaranya belum memberikan lampu hijau persetujuan bagaimana bisa dilaksanakan. Masyarakat kan jadi bertanya-tanya, DPR yang menyusun dan membuat anggaran saja belum menyatakan setuju atau tidak," katanya menegaskan. Oleh karena itu, kata pengasuh Pesma Al-Hikam itu, pemerintah sebaiknya menunda dulu rencana menaikkan harga BBM tersebut bahkan kalau memang memungkinkan dibatalkan saja.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008