Pengamat: Karhutla harus 'dikeroyok' pemerintah daerah

Palembang (ANTARA) - Pengamat Komunikasi Lingkungan dari UIN Raden Fatah Palembang Yenrizal Tarmizi mengatakan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel harus 'dikeroyok' oleh pemerintah daerah sejak tahap pencegahan.

"Kondisi sekarang yang totalitas hanya upaya pemadaman kebakaran, seharusnya sejak awal semua upaya harus total dan yang paling depan itu pemerintah daerah," ujar Yenrizal kepada Antara di Palembang, Jumat.

Menurut dia kebakaran hutan dan lahan tahun ini di Sumsel nampak lebih parah dari 2018 saat penyelenggaraan Asian Games karena faktor cuaca memang cukup dominan, dampaknya terlihat luasan karhutla lebih luas dari tahun sebelumnya.

Faktor lainnya, kata dia, kurangnya antisipasi yang sistematis sejak awal dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan, termasuk tidak adanya fokus pembangunan berbasis pencegahan karhutla oleh pemerintah daerah.

"Misalnya, dinas pertanian setempat fokus bagaimana jangan sampai ada lahan tidur, dinas perhutanan fokus mencegah ilegal logging jika ada, kemudian dinas sosial juga mengakomodasi masyarakat di sekitar hutan agar jangan sampai membakar lahan, fokus yang seperti ini masih kurang," jelasnya.

Sejauh ini penanganan karhutla hanya sebatas upaya pemadaman yang dioptimalkan oleh para satgas seperti TNI, Polri, BNPB, dan manggala agni, sementara peran pemerintah daerah masih kurang.

Selain itu , upaya pemadaman api juga cenderung tidak seimbang karena pasukan yang diturunkan terbatas, perlu penggunaan teknologi atau mesin secara maksimal terutama langkah penyekatan api.

"Untuk perusahaan mungkin punya mesinnya, tapi pemerintah daerah bagaimana? Seharusnya pemda juga punya mesin itu karena lahan terbakar masuk wilayahnya, pemda itulah yang mesti 'keroyokan' terhadap penanganan karhutla," tambah Yenrizal.

Sementara hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Sumsel lebih dari 700 hektare di Kabupaten Muba, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir, bahkan api masih terus menjalar di Kabupaten Muba.