Surabaya (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dari hari ke hari makin turun. "Sudah banyak dilakukan pemilihan kepala daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota. Saya lihat antusisme masyarakat dari ke hari bukan tambah baik, tetapi malah menurun," kata Megawati di Stadion Tambaksari, Surabaya, Minggu, saat deklarasi pasangan gubernur Jatim dari PDIP, Sutjipto-Ridwan Hisjam. Megawati mengatakan, banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, padahal hak pilih secara langsung dikehendaki rakyat. Oleh sebab itu, Megawati meminta masyarakat ikut bertanggungjawab dalam menentukan pemimpinya dengan tidak berdiam diri saat pemungutan suara. Namun, Megawati mengatakan, saat ini tidak ada lagi semangat kebangsaan. Megawati mengatakan, kalangan golongan putih (golput atau tidak memberikan suara saat pemungutan suara) mengatakan pilihannya adalah hak berdemokrasi. Namun Megawati mengatakan, bahwa golput itu adalah hak perseorangan bukan sebagai warga negara. "Warga negara punya kewajiban apalagi warga bangsa," katanya. Untuk itu, ia mengajak masyarakat Jatim memberikan suara saat pemungutan suara pilkada Jatim pada 23 Juni 2008. Megawati juga mengajak masyarakat yang belum memiliki kartu pemilih, pro aktif menanyakan ke RT dan RW setempat. Sementara itu, pasangan Sutjipto-Ridwan menandatangani kontrak politik pada kesempatan tersebut. Jika terpilih, mereka siap mundur dari jabatanya jika kontrak politik tidak terpenuhi. Kontrak politik tersebut antara lain membebaskan biaya pengobatan bagi rakyat tidak mampu yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan membebaskan biaya pendidikan bagi rakyat tidak mampu yang juga disesuaikan dengan kemampuan daerah. Selain itu memperkuat ekonomi rakyat lewat reformasi birokrasi, akses pasar dan akses modal. Mereka juga berjanji melakukan reformasi birokrasi pemerintah dengan cara mengalokasikan anggaran rakyat lebih besar dibanding untuk birokrasi serta melaksanakan pemerintahan yang baik dan bebas KKN. Kontrak politik lainnya adalah membangun birokrat yang bersikap sebagai abdi dan pelayan rakyat sehingga tercipta pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas. Selain itu mereka juga mengucapkan kontrak politik yang tidak tertulis yakni masalah kelaparan masyarakat menjadi prioritas utama. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2008
