Bogor (ANTARA News) - Krisis yang terjadi di Indonesia saat ini seperti krisis pangan, energi, ekologi, dan agraria menyebabkan penduduk miskin sulit dikurangi dan cenderung terus meningkat, dalam tiga tahun terakhir penduduk miskin Indonesia meningkat 2,5 juta jiwa dari sekitar 35 juta jiwa menjadi 37,5 juta jiwa.Pakar pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Didin S Samanhudi mengatakan, krisis tersebut terjadi akibat kebijakan pemerintah Orde Baru yang tidak tepat, seperti membiarkan praktik korupsi, mengalihkan pembangunan dari berbasis pertanian menjadi berbasis industri yang padat anggaran, serta pertumbuhan ekonomi balon (babble economy), terutama pada beberapa tahun terakhir era orde baru."Kebijakan ini menyebabkan Indonesia terus terpuruk dan sulit bangkit kembali, tidak seperti beberapa negara lain di Asia Tenggara," kata Samanhudi, ketika menyampaikan Pokok Pemikiran IPB pada seminar "100 Tahun Kebangkitan Nasional: Pembangunan Pertanian dan Pedesaan untuk Kesejahteraan Rakyat" di IPB International Convention Center (IICC) Bogor, Jabar, Sabtu.Dijelaskan Didin, dalam momentum peringatan 100 tahun kebangkitan nasional, IPB sebagai kampus pertanian berskala internasional di Indonesia berupaya menyampaikan pokok pemikirannya sebagai masukan terhadap pemerintah dan para pengambil kebijakan di bidang pertanian. Pokok pemikiran tersebut, kata dia, diformulasikan dari rangkaian diskusi internal para pakar IPB yang kemudian dirangkum menjadi lima bentuk krisis, yakni krisis pangan, energi, ekologi, dan agraria yang menyebabkan penduduk menjadi miskin. Ditambahkan pakar IPB lainnya, Dr Soeryo Adiwibowo, krisis tersebut disebabkan oleh lahan pertanian yang terus menyempit karena dialihkan ke peruntukan lainnya, jumlah penduduk terus meningkat tapi produksi pertanian tetap dan cenderung menurun, terjadi perusakan dan pengalihan fungsi hutan, terus tergantung pada energi fosil yang tidak terbarukan. "Krisis tersebut menyebabkan penduduk miskin Indonesia sulit sulit dikurangi dan cenderung terus meningkat," katanya. Guna mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia saat ini, katanya, diperlukan pembangunan berbasis keadilan, kedaulatan, dan berkelanjutan. "Dalam hal ini, para petani diberikan bantuan pelatihan keterampilan, kredit, dan pendampingan agar bisa mandiri," katanya. Sementara itu, Rektor IPB Herry Suhardiyanto dalam sambutannya mengatakan, gerak pembangunan pertanian di Indonesia sampai saat ini belum terarah dan terkoordinasi dengan baik. Melalui momentum 100 tahun kebangkitan nasional tahun ini, katanya, IPB berupa memberikan masukan kepada pemerintah untuk melakukan konvergensi nasional, yakni kesamaan arah pembangunan menuju kesejahteraan rakyat. "Jika seluruh stake holder bisa merumuskan dan mengimplementasikan konvergensi nasional secara baik, maka berbagai persoalan yang jadi di Indonesia saat ini bisa diatasi," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
