Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008
Presiden Dukung Pelabuhan Khusus Kapal Pesiar di Bali
- Sabtu, 17 Mei 2008 10:16 WIB
Denpasar (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung perluasan pelabuhan alam di Pantai Amuk, di ujung timur pulau Bali menjadi pelabuhan khusus kapal pesiar pada tahun 2009.
"Pembangunan pelabuhan beserta fasilitas pendukung untuk melayani kapal pesiar dari berbagai negara diharapkan rampung dalam tiga tahun anggaran," kata Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Bali, Ir Putu Sujana Cahyanta, MSI dan Kabag Humas Pemkab Karangasem, Komang Agus Sukasena ketika dihubungi ANTARA secara terpisah Sabtu.
Agus Sukasena menjelaskan, Bupati Karangasem Wayan Geredeg ketika mendampingi Kepala Negara dalam pelayaran dari Pelabuhan Padangbai, Karangasem menuju Nusa Penida, Klungkung dengan menggunakan kapal Roro akhir April 2007 mengusulkan, pengembangan potensi pelabuhan alam di Pantai Amuk.
Pantai Amuk, Bali timur itu sejak dulu dimanfaatkan kapal pesiar ukuran besar untuk buang jangkar, guna memberikan kesempatan kepada wisatawan mancanegara yang diangkutnya menikmati liburan di Bali.
"Usulan Bupati Geredeg itu mendapat respon positif dari Presiden SBY, karena tidak beberapa lama kemudian Menteri Perhubungan melakukan peninjauan lapangan dan ada kucuran dana Rp10 miliar yang mengawali pembangunan pelabuhan khusus kapal pesiar," ujar Agus Susena.
Ia berharap, pembangunan pelabuhan serta fasilitas pendukungnya diharapkan rampung dalam tiga tahun anggaran, 2007-2009 sesuai harapan Presiden SBY.
Putu Sujana Cahyanta menambahkan, pemerintah pusat lewat Departemen Perhubungan mengalokasikan dana Rp20 miliar dalam tahun 2008 untuk melanjutkan pembangunan dermaga yang telah digarap tahun sebelumnya dengan biaya Rp10 miliar.
Pembangunan dermaga dengan membuat anjungan menjorok ke laut, melalui pengurugan sepanjang 180 X 12 meter. Tahap pertama telah terealisasi 60 X 12 meter dan tahun 2008 dengan sasaran 77 X 12 meter.
Sisanya 43 X 12 meter serta kelengkapan fasilitas pendukung lainnya diharapkan kembali mendapat dukungan pemerintah pusat dalam tahun 2009.
Fasilitas lain di atas lahan seluas 3,5 hektar yang meliputi perkantoran maupun penjemputan dan pengantar diharapkan mendapat dukungan dari APBD Kabupaten Karangasem maupun Pemprop Bali, ujar Sujana Cahyanta.
(*)
