Rektor IAIN Madura: Radikalisme ancam keutuhan NKRI

Pamekasan (ANTARA) - Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Jawa Timur, Dr Moh Kosim menyatakan radikalisme bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan pencegahan dini.

"Radikalisme ini sebenarnya bukan hanya masalah paham agama saja, tetapi juga bisa meliputi banyak hal, termasuk ekonomi," katanya saat menjadi narasumber dalam dialog bertema "Cegah Dini Radikalisme" yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Kamis.

Kosim menyatakan radikalisme menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI, karena penganut paham radikal cenderung memaksakan pemahamannya agar diikuti orang lain dan menganggap bahwa paham yang berbeda adalah salah.

Dengan demikian, kata Kosim, penganut paham radikal cenderung bertindak intoleransi, sehingga sangat membahayakan bagi situasi keamanan di masyarakat.

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa kecenderungan banyaknya warga yang menganut paham ini, salah satunya akibat akses internet.

"Sebab di era digital seperti ini, radikalisme bisa dipelajari di mana saja, termasuk melalui internet," kata Kosim.

Sementara itu, narasumber dari Polres Pamekasan Iptu Bala Hananto menyatakan pengawasan yang lebih ketat dalam mencegah adanya kelompok masyarakat yang terpapar paham radikal, perlu terus ditingkatkan.

"Sebab, jika hal ini dibiarkan, maka akan menjadi ancaman serius bagi bangsa ini," katanya.

Oleh karena itu, kata Hananto, masyarakat hendaknya memperhatikan dengan seksama akan kemungkinan berkembangnya jenis paham ini, dan meminta agar lebih baik belajar keagamaan kepada ulama yang sudah dikenal.

Dialog bertema "Cegah Dini Radikalisme" yang digelar PWI Pamekasan bekerja sama dengan JTV Madura dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Ralita FM Pamekasan itu dipandu langsung oleh Sekretaris PWI Pamekasan Esa Arif AS.

Pada akhir acara digelar deklarasi "Tolak Radikalisme dan Rasisme" secara bersama-sama yang melibatkan pihak perguruan tinggi, aparat keamanan, pemilik media lokal di Pamekasan, dan perwakilan insan pers dari organisasi profesi wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).