Moeldoko: KKB dan poros politik anti-pemerintah cemas bila Papua maju

Kami cermati dari perkembangan di Papua bahwa sebuah kecemasan yang nyata dari para kelompok yang saya katakan kelompok kriminal bersenjata dan kelompok poros politik anti-pemerintah atas pertumbuhan Papua yang semakin baik,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan ada kelompok-kelompok yakni kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan kelompok poros politik anti-pemerintah yang cemas dan tidak menyukai pertumbuhan di Papua yang semakin baik.

"Kami cermati dari perkembangan di Papua bahwa sebuah kecemasan yang nyata dari para kelompok yang saya katakan kelompok kriminal bersenjata dan kelompok poros politik anti-pemerintah atas pertumbuhan Papua yang semakin baik," ujar Moeldoko usia menghadiri Diskusi Media di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa mengapa kelompok-kelompok antipemerintah itu cemas karena jika kehidupan masyarakat Papua semakin sejahtera, KKB-KKB tersebut tidak lagi memiliki pengaruh terhadap masyarakat.

Maka dari itu KKB-KKB ini terus mengganggu progres pembangunan di Papua seperti pembangunan jalan bahkan sampai membunuh para pekerja pembangunan infrastruktur. Gangguan-gangguan tersebut dilancarkan dengan tujuan supaya Papua tidak maju dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan.

Menurut dia, kelompok-kelompok anti-pemerintah dari poros politik di Papua juga sama cemasnya mengingat jika Papua sudah maju dan tumbuh, kelompok-kelompok poros politik ini tidak bisa meraih dukungan dari dunia internasional karena dalih-dalih politik mereka sudah tidak laku.

"Pada kenyataannya Papua sudah maju, untuk itulah mereka-mereka yang anti-pemerintah ini selalu mengganggu. Sangat tidak masuk akal bahwa di satu sisi pemerintah sangat gencar membangun infrastruktur namun di sisi lain ada sarana dan prasarana infrastruktur yang dibakar, ini adalah upaya-upaya nyata karena kelompok-kelompok anti-pemerintah ini cemas, sebuah kecemasan yang nyata. Mereka tidak ingin melihat masyarakat Papua maju," kata Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan itu juga mengimbau masyarakat Papua secara keseluruhan, tokoh-tokoh agama dan adat untuk memahami situasi ini, mengingat ada KKB dan kelompok poros politik anti-pemerintah yang memang tidak menginginkan Papua maju.

Demonstrasi berujung kericuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8). Sejumlah jalan diblokir mahasiswa dan masyarakat dengan cara membakar ban kendaraan. Di Jayapura, Papua, massa turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi.

Unjuk rasa juga terjadi di Sorong, Papua Barat, yang berujung pada perusakan fasilitas publik. Salah satunya perusakan kaca di Bandara Domine Eduard Osok. Selanjutnya terjadi aksi massa di Fakfak, Papua Barat, pada Rabu (21/8) yang berujung pada pembakaran sebuah pasar. Aksi massa juga terjadi di Timika, Papua, yang berujung massa melempari batu ke Gedung DPRD Mimika.

Para pendemo tersebut memprotes tindakan persekusi dan rasisme yang diduga dilakukan oleh organisasi masyarakat dan oknum aparat terhadap para mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

Saat ini Presiden Jokowi Widodo menyebutkan bahwa kondisi di Tanah Papua sudah berangsur normal pascakerusuhan atas reaksi dari pengepungan mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya, Jawa Timur.