Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Deperpu PDIP), Taufik Kiemas, menyatakan bahwa pihaknya tidak setuju aksi-aksi unjuk rasa menentang rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diarahkan untuk mengubah jadwal agenda politik nasional."Sekarang jadwal politik nasional sudah jelas, lima tahunan. Orang boleh saja berdemo, tetapi semua orang boleh menunggu jadwal lima tahunan itu," katanya di Mega Center di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat. Mengenai tudingan bahwa aksi demo menentang rencana kenaikan harga BBM, Taufik Kiemas mengemukakan, pihak-pihak yang melakukan aksi demo harus diajak berdiskusi dan berdebat mengenai hal itu. "Tetapi, kalau belum apa-apa sudah `pokoknya`, berat..," katanya.Ketika ditanya mengenai rencana kenaikan harga BBM, Taufik Kiemas menjelaskan, PDIP tidak setuju pemerintah menaikkan harga BBM, karena hal yang harus dilakukan pemerintah adalah menaikkan terlebih dahulu daya beli masyarakat dan mencari solusi lain terlebih dahulu, sebelum akhirnya menaikkan harga BBM."Saat kampanye pilpres dulu, Ibu Mega ditanya mengenai kenaikan harga BBM. Ibu Mega bilang `kalau harga naik, saya naikkan. Kalau harga turun, saya turunkan`, sebab harga BBM siapa yang bisa memprediksi. Tetapi, ada capres yang bilang `pasti tidak naik'," katanya.Mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diprogramkan pemerintah saat ini, Taufik Kiemas mengemukakan, BLT sebaiknya untuk proyek padat karya, agar tenaga kerja terserap. "Tiap negara yang sedang dilanda krisis pada umumnya membangun infrastruktur. Nggak ada negara dalam keadaan krisis bagi-bagi duit," katanya.Dia mencontohkan, ketika Amerika Serikat (AS) dilanda krisis, maka infrastruktur dibangun, agar menyerap tenaga kerja dan membuka akses produksi bagi masyarakat. Begitu juga ketika negara di Eropa dilanda krisis, mereka justru membangun sebanyak-banyaknya jalan dan jembatan. "Kalau dana BLT digunakan untuk memperbaiki jalan dari Jakarta ke Panarukan, berapa ribu tenaga kerja yang bisa diserap. Belanda saja tidak bagi-bagi BLT," katanya menambahkan. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008
