Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko mengatakan, data rumah tangga miskin (RTM) yang akan menerima bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tahun 2008 rawan penyimpangan. "Sejak dulu, data siapa yang miskin dan siapa yang tidak miskin selalu bermasalah. Tahun ini, data malah sangat rawan penyimpangan sebab pemerintah menggunakan data lama dan bukan data tahun 2008 ini," kata Danang di Jakarta, Jumat. Dikatakannya, pemerintah tidak transparan dalam menentukan RTM dan hanya menggunakan kriteria tanpa melihat realita yang terjadi di lapangan. "Yang tahu orang miskin itu ya tetangga kanan dan kiri, bukan pemerintah. Apakah seseorang dikatakan miskin hanya karena rumahnya berlantai tanah, padahal dia punya beberapa sepeda motor," katanya memberi contoh . Menurut Danang, banyak kasus terjadi di sejumlah daerah dimana mereka yang kerabat dekat atau punya hubungan dekat dengan perangkat desa mendapat BLT, sedangkan yang tidak dikenal perangkat desa malah tidak menerima BLT. "Akhirnya, yang layak menerima BLT malah tidak dapat, sedangkan yang keluarga mampu dapat BLT, hanya karena kerabat dekat perangkat desa," katanya. ICW juga menilai bahwa data RTM Badan Pusat Statistik yang dipakai sebagai dasar mengucuran BLT sering tidak akurat, sehingga bantuan tidak tepat sasaran.Sosialisasikan Untuk mengatasi hal itu, ia meminta pemerintah menyosialisasikan data penerima BLT hingga tingkat desa dan kelurahan, bahkan hingga RT dan RW. "Masyarakat biar melihat data itu dan memberikan masukan. Kalau memang ada keluarga mampu yang masuk data BLT, ya harus dicoret dan yang miskin tapi belum terdaftar ya segera dimasukkan sebagai data susulan," katanya. Model penetapan daftar pemilih dalam pemilu dan pilkada, kata Danang, bisa menjadi contoh dalam pendataan BLT. "Beri kesempatan kepada warga untuk memberikan masukan, sebab mereka yang tahu persis siapa yang miskin di lingkungannya," katanya. Soal kemungkinan adanya penyunatan dana BLT, ia mengatakan, potensi itu memang ada, namun sangat kecil terjadi sebab warga menerima dana langsung di kantor pos. Sebelumnya, BPS menyatakan, bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp100.000 per RTM setiap bulan pada 2008 akan menggunakan data kemiskinan 2005. Untuk pendataan penerima BLT ini, pemerintah menyediakan anggaran Rp300,37 miliar kepada BPS, Pembaruan data baru akan dilaksanakan pada September 2008 setelah BLT tahap pertama selesai, kata Deputi BPS bidang Statistik Sosial, Arizal Ahnaf, di Jakarta, Kamis (15/5). Pemerintah menyiapkan dana Rp14,1 triliun untuk BLT selama tujuh bulan (Juni-Desember) dalam tahun anggaran 2008 yang akan diberikan kepada 19,1 juta RTM. (*)

Copyright © ANTARA 2008