PBB (ANTARA News) - Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat, Kamis, mensahkan resolusi yang membuka pintu kehadiran lebih kuat PBB di Somalia dan kemungkinan pengerahan penjaga perdamaian di negara Tanduk Afrika yang tak patuh pada hukum itu. Pemerintah sementara Somalia diperkirakan akan menyambut baik resolusi itu, meskipun naskahnya tidak memuat janji tegas bahwa dewan akhirnya akan menggelar penjaga perdamaian PBB di Somalia seperti pemerintah acap kali minta. Sementara semua 15 anggota dewan setuju keadaan mengerikan, sebagian besar enggan untuk mengirim penjaga perdamaian ke Somalia, tempat penguasa wilayah, milisi Islam dan pasukan pemerintah dukungan-Ethiopia bentrok hampir tiap hari. Pembicaraan di luar campur tangan masih diwarnai dengan ingatan terhadap pertempuran 1993, dimana 18 tentara AS dan ratusan anggota milisi Somalia tewas. Insiden itu telah mengilhami sebuah buku dan film Hollywood bertajuk "Black Hawk Down" dan menandai awal dari berakhirnya pasukan penjaga perdamaian gabungan AS-PBB. Dalam resolusi yang disahkan Kamis, Dewan Keamanan secara eksplisit mendukung laporan belum lama ini oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon mengenai persiapannya bagi pasukan PBB yang akan menggantikan penjaga perdamaian Uni Afrika, yang dikenal sebagai AMISOM. Resolusi itu juga minta pada Ban "untuk meneruskan rencana kebetulannya mengenai kemungkinan pengerahan operasi penjaga perdamaian PBB di Somalia untuk menggantikan AMISOM". Resolusi itu mencakup bahasa yang diusulkan oleh Afrika Selatan, penyokong kuat bagi pengiriman tentara PBB ke Somalia, yang mana dewan secara eksplisit mengatakan mereka akan "mempertimbangkan operasi untuk mengambilalih tugas dari AMISOM" jika kondisinya tepat. Duta Besar Afrika Selatan untuk PBB, Dumisani Kumalo mengatakan pada wartawan sesudah itu, ia sangat senang dewan mengatakan untuk pertama kalinya mereka akan memikirkan mengenai pengiriman tentara ke Somalia jika kondisi di tempat itu dianggap dapat kita mendengar tangisan mereka," katanya, seperti dilaporkan Reuters. Kekhawatiran kemanusiaan Pada Februari Dewan Keamanan memperpanjang selama enam bulan dukungan PBB pada misi penjaga perdamaian Uni Afrika. Misi itu terdiri atas dua batalion Uganda, yang seluruhnya 1.600 tentara, dan kelompok pendahuluan dari 192 tentara Burundi. Naskah yang dirancang-Inggris itu mengatakan dewan juga mengkhawatirkan mengenai hak asasi manusia dan "situasi kemanusiaan yang memburuk" di Somalia. Naskah itu juga mengatakan negara tersebut "terus mengajukan ancaman pada perdamaian dan keamanan internasional di kawasan itu". Resolusi itu mendesak negara anggota PBB untuk meningkatkan dukungan pada AMISOM. Naskah Inggris itu juga mengancam untuk menerapkan sanksi terhadap mereka yang berupaya untuk mengganggu "proses politik damai, atau mereka yang mengancam (penjaga perdamaian)...dengan kekuatan, atau melakukan tindakan yang merusak stabilitas di Somalia. Rancangan itu mengatakan dewan menginginkan daftar "individu atau entitas" untuk dijadikan sasaran oleh sanksi dalam 60 hari. Naskah itu juga minta dewan untuk mendukung rekomendasi Ban bahwa operasi PBB di Somalia dipindahkan dari Nairobi ke Mogadishu, langkah yang ditujukan untuk meningkatkan jarak penglihatan PBB di Somalia. Perancis dan AS telah merangcang resolusi pertemanan yang akan menghadapi secara eksklusif masalah perompakan di lepas pantai Somalia dan tempat lainnya. Resolusi kedua itu akan memberi kuasa pada negara untuk secara aktif memburu perompak. Peningkatan dalam pembajakan maritim untuk ditukar dengan uang tebusan di lepas pantai Somalia telah membuat perairan itu sebagai salah satu jalur pengapalan yang paling berbahaya di dunia. (*)

Copyright © ANTARA 2008