LSM Nilai Kebijakan Pemerintah Kurang Berpihak Pada Rakyat

Bandarlampung (ANTARA News) - Kondisi masyarakat miskin yang cenderung meningkat akhir-akhir ini menurut para aktivis LSM di Lampung, diantaranya justru dipicu oleh kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada masyarakat kebanyakan, seperti petani, kaum buruh dan kelompok masyarakat menengah ke bawah lainnya.Penilaian itu terungkap dalam Seminar dan Dialog Pembangunan: "Mendorong dan Memantau Capaian Millinium Development Goals di tingkat lokal, Upaya Pemenuhan Hak Dasar Warga", di PKBI Lampung, di Bandarlampung, Kamis, antara lain menghadirkan Erna Witoelar, Dubes Khusus PBB bagi Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) di Asia Pasifik 2003-2007 dan Kepala Bappeda Lampung, Suryono SW.Susi, aktivis LSM yang kerap mendampingi petani dan warga penggarap di sekitar hutan di beberapa tempat di Lampung, menilai, kondisi kemiskinan masih dialami sejumlah petani di Lampung antara lain akibat distribusi pupuk yang sulit didapatkan saat diperlukan dengan harga yang semakin tinggi."Kalau pemerintah berpihak para petani seharusnya tidak menerapkan kebijakan distribusi pupuk yang sulit didapat dan harganya mahal seperti itu. Bagaimana petani mau maju," cetus dia pula. Dia juga mengungkapkan, sejumlah warga penggarap lahan di sekitar hutan di beberapa tempat di Lampung yang kerapkali harus berhadapan dengan aparat, hanya karena mereka berusaha mencari alternatif penghasilan untuk penghidupan mereka. "Petani dan penggarap lahan itu dikejar-kejar dan ditangkapi, padahal mereka hanya mau mencari nafkah untuk penghidupan mereka sehari-hari. Tapi para pelaku illegal logging, pengusaha pembabat hutan dan perusahaan tambang di hutan malah diizinkan, apakah pemerintah berpihak pada rakyat kecil," kata Susi lagi. Begitupula kalangan buruh dan para pekerja pabrik yang harus menerima upah rendah serta status tidak jelas sebagai karyawan, dengan dilindungi oleh kebijakan membela pengusaha yang didukung oleh pemerintah. Padahal menurut dia, para petani, buruh dan penggarap itu dapat menjadi berdaya, kalau pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang berpihak kepada mereka. Sejumlah aktivis LSM di Lampung itu justru mengungkapkan, sejumlah program terobosan yang dijalankan pemerintah hingga ke desa-desa tetap saja rawan kebocoran dan kurang efektif berjalan, berbeda dengan program yang digulirkan LSM bersama masyarakat yang cenderung lebih efektif dan dirasakan masyarakat. Pegiat LSM lainnya, Eddy, menuturkan program bantuan bergulir yang memberikan kambing, ikan ternak peliharaan dan bantuan usaha produktif yang dijalankan LSM di beberapa tempat di Lampung, ternyata berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Namun program yang digulirkan pemerintah, seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), P2KP, Bantuan Operasional Pendidikan (BOS), dan sejumlah program lainnya justru kurang efektif dan selalu menimbulkan masalah dalam penerapannya. Menanggapi penilaian itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung, Suryono SW, menyatakan sebenarnya pemerintah selalu berupaya untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk para petani dan pekerja. Namun berbagai program yang dapat digulirkan kepada masyarakat itu terbentur pada keterbatasan anggaran yang dimiliki, padahal semuanya harus mendapatkan porsi anggaran secara memadai. Dia berharap, para aktivis LSM dan pendamping masyarakat di daerahnya dapat berkumpul dan bertemu dengan pihaknya dan jajaran pemerintah lainnya untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan yang berjalan selama ini serta masalah yang terjadi di lapangan sehingga berjalan kurang efektif. Erna Witoelar justru menghimbau para pihak baik pemerintah, LSM, pengusaha dan pers di Lampung dapat bersama-sama bekerjasama untuk mengatasi berbagai permasalahan dialami masyarakat di daerahnya. Mantan menteri itu, juga mengingatkan agar masyarakat tidak lagi memilih pemimpin dan wakil rakyat yang saat menjabat menunjukkan ketidakpedulian dan kurang berpihak kepada masyarakat. Tapi dia juga mengajak semua pihak tidak tenggelam dalam keputusasaan menghadapi kondisi krisis yang masih dialami bangsa Indonesia, justru harus saling membahu mengatasinya. Di Lampung kondisi kemiskinan dialami sekitar 23 persen penduduk dari sebanyak lebih tujuh juta jiwa warga Lampung, dengan kecenderungan terjadi peningkatan angka kemiskinan di daerah itu akhir-akhir ini. Lampung masih termasuk provinsi termiskin kedua di Sumatera.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008