Bandarlampung (ANTARA News) - Kebijakan pemerintah yang dalam waktu dekat akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan dapat menambah angka kemiskinan di Indonesia.Hal itu diakui oleh Dubes Khusus PBB bagi Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) di Asia Pasifik 2003-2007, Erna Witoelar, di Bandarlampung, Kamis.Jelas, hal itu akan dapat mengganggu target capaian delapan tujuan MDGs pada tahun 2015, katanya.Menurut Erna, terdapat sejumlah kemunduran di Indonesia berkaitan dengan capaian delapan target MDGs itu, diantaranya akibat bencana alam dan pukulan kenaikan harga BBM yang membuat banyak terjadi kemiskinan baru dan keterpurukan baru dialami masyarakat. "Bencana alam itu tidak dapat dihindari kecuali diminimalkan dampaknya. Begitu pula kebijakan menaikkan harga BBM dan pengurangan sejumlah subsidi juga sulit untuk dihindari dalam kondisi seperti sekarang ini," kata dia. Namun Erna mengingatkan, kondisi keterpurukan akibat bencana alam dan kemiskinan baru akibat kenaikan harga BBM itu, harus secepatnya diatasi dengan mengangkat kembali masyarakat yang mengalami keterpurukan, agar target capaian MDGs itu bisa terus mencapai kemajuan. "Memang kalau dalam waktu dekat pemerintah kembali akan menaikkan harga BBM bisa mengganggu target capaian MDGs itu, tapi semua itu tidak dapat dihindarkan. Yang bisa dilakukan adalah membuat seefisien mungkin berbagai program yang menjadi jaring pengaman sosial," kata dia. Erna menyatakan, ibarat orang akan jatuh supaya tidak mati, perlu disiapkan jaring pengaman di bawahnya, antara lain dengan BLT. Namun selanjutnya, BLT itu harus dibarengi dengan berbagai program lain untuk menopang ketahanan masyarakat.BLT tak ada artinya dibanding kenaikan BBMDisarankan, agar program di luar pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat diarahkan kepada warga masyarakat yang menjadi kelompok miskin baru sebagai dampak kenaikan harga BBM atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan terpukul akibat harga BBM naik itu. "Contohnya Kredit Usaha Rakyat atau KUR dapat diberikan kepada mereka yang lebih dulu dan lebih parah mengalami dampak kenaikan harga BBM itu, sehingga mereka bisa mengembangkan usaha produktif yang baru, seperti membuka warung, berdagang atau usaha lainnya yang bisa memberikan penghasilan lagi," ujar Erna pula. Berbagai program yang disiapkan pemerintah harus dijalankan lebih lanjut untuk menopang perbaikan kondisi masyarakat itu. "Kita inginnya harga BBM tidak naik, tapi pada akhirnya juga kondisi itu tidak bisa dihindari. Padahal masyarakat saat ini masih dalam kondisi krisis, sehingga diperlukan upaya pemerintah bersama masyarakat untuk apat meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi krisis tersebut," kata Erna pula. Program-program lain, seperti PNPM, penanggulangan kemiskinan, P2KP harus benar-benar dijalankan untuk memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang terkena dampak krisis tersebut paling parah. Tapi Erna mengingatkan, perubahan perilaku aparatur birokrasi juga harus dilakukan agar penyimpangan dalam pelaksanaan program-program itu dapat diminimalkan.Penyalahgunaan BLT dipenjara?"Oh ya, perubahan perilaku birokrasi pelaksana di lapangan itu juga harus dilakukan. Memang perlu juga ada shock therapy sehingga mereka yang menyalahgunakan BLT dapat diekspose dan dipenjara kalau perlu," cetus dia. Ia mengingatkan, semua program untuk mengatasi masalah itu, mengandung resiko tapi bukan karena resiko itu lantas pemerintah tidak berani menjalankannya. "Kita semua harus maju dan berani melakukannya, karena resiko itu harus diambil untuk kepentingan masyarakat walaupun dalam jangka pendek akan berakibat buruk bagi masyarakat," demikian Erna Witoelar.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
