Blitar (ANTARA News) - Sedikitnya 26 desa di Kabupaten Blitar, Jawa Timur menolak rencana pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).Kepala Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Abdul Chamim, selaku koordinator beberapa desa di Kabupaten Blitar, Kamis mengatakan, penolakan itu untuk menghindari terjadinya konflik di tengah masyarakat selain tidak mendidik masyarakat untuk keluar dari jurang kemiskinan."Pemberian BLT itu malah mendidik masyarakat menjadi pengemis," katanya usai mengadakan pertemuan dengan para kepala desa dan sejumlah anggota Badan Perwakilan Desa (BPD).BLT permanenkan mental pengemis rakyatIa menyarankan, pemerintah lebih baik mempertimbangkan kompensasi kenaikan tarif BBM itu diberikan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat, subsidi kesehatan dan pendidikan atau dalam bentuk proyek padat karya. Menurut dia, berdasar pengalaman tahun 2006, pemberian BLT selalu diikuti oleh gejolak sosial dan peristiwa lainnya yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. "Apalagi pendataan warga miskin dilakukan oleh BPS, sehingga kalau ada masalah dengan warga, maka kami-kami ini yang menjadi sasaran," katanya. Chamim menyebutkan, sampai saat ini sudah ada 26 kepala desa yang menolak pemberian BLT, yakni 12 desa dan tiga kelurahan di Kecamatan Srengat, 10 desa di Kecamatan Wonodadi, dan satu desa di Kecamatan Ponggok. "Kami menilai BLT itu seringkali tidak tepat sasaran," kata Kepala Desa Kebonduren, Kecamatan Ponggok, Ali DM, menambahkan. Berdasar catatan Pemkab Blitar penerima BLT tahun 2005 mencapai 78.583 rumah tangga miskin (RTM) yang tersebar di 248 desa/kelurahan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Wachid Rosyidi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima instruksi apapun terkait pemberian BLT dari pemerintah.BLT hambat kreativitas masyarakatSementara itu Walikota Blitar, Djarot Saiful Hidayat juga menyatakan, menolak pemberian BLT itu. "Sebenarnya kami tak ingin menempuh cara seperti itu," kata salah satu Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jatim itu. Senada dengan alasan kepala desa di Kabupaten Blitar, Djarot menilai pemberian BLT itu justru menghambat kreativitas masyarakat. Jumlah rumah tangga miskin di Kota Blitar pada tahun 2005 tercatat mencapai 10.725 kepala keluarga.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
