Wagub berharap pimpinan USAID dapat mempertimbangkan kelanjutan program APIK di Indonesia khususnya Maluku yang akan berakhir pada tahun depan, untuk dilanjutkan kembali, terutama meluaskan jangkauan ke desa-desa lainnya di Maluku
Ambon (ANTARA) - Pemerintah provinsi Maluku mendukung berbagai program yang dilaksanakan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International Development - USAID) untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap perubahan iklim dan risiko bencana melalui program program Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK).
"Atas nama pribadi dan Pemprov Maluku saya mengapresiasi kontribusi USAID-APIK untuk meningkatkan kepedulian dan ketahanan dan ketangguhan masyarakat terhadap risiko bencana dan perubahan iklim," kata Wagub saat bertemu tim USAID Indonesia dipimpin Direktur Programnya Elizabeth Mendenhal, di Ambon, Rabu (21/8).
Elizabeth Mendenhall berada di Ambon sejak Senin (19/8) bersama Direktur program USAID-APIK Paul Jeffery berkunjung ke Maluku, untuk melihat realisasi dan perkembangan program ketangguhan yang dilaksanakan di kecamatan Pulau Haruku dan Kota Ambon sejak tahun 2016.
Program APIK dilaksanakan di tiga kabupaten yakni Maluku Tengah, Kepulauan Aru dan Kota Ambon. Di Maluku Tengah meliputi Negeri Ameth, Kecamatan Pulau Nusalaut, negeri Wasu dan Haruku, Kecamatan Pulau Haruku serta negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Pulau Ambon, sedangkan di Kota Ambon yakni di negeri Soya dan Hukurila.
Wagub berharap pimpinan USAID dapat mempertimbangkan kelanjutan program APIK di Indonesia khususnya Maluku yang akan berakhir pada tahun depan, untuk dilanjutkan kembali, terutama meluaskan jangkauan ke desa-desa lainnya di Maluku.
"Saya berharap program kerja USAID-APIK dapat dilanjutkan karena berdampak mempersiapkan masyarakat yang tanggap terhadap perubahan iklim dan lingkungan serta mengurangi risiko yang timbul akibat bencana," katanya.
Melihat akan manfaat program tersebut, menurut Barnabas, Gubernur Maluku Murad Ismail juga akan mempertimbangkan untuk meminta USAID melanjutkan proyek tersebut, mengingat Maluku merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerentanan akan bencana alam cukup tinggi.
"Secara teknis program USAID-APIK dapat dikoordinasikan dengan Bappeda Maluku, sedangkan pelaksana di lapangan adalah instansi teknis terkait," katanya.
Direktur program USAID-APIK Paul Jeffery mengatakan di Maluku perubahan iklim mengancam mata pencaharian dan mengubah pola kerja masyarakat, yakni dari nelayan menjadi petani dan dari pekerjaan di pedesaan ke perkotaan.
Penangkapan ikan tradisional juga telah terdampak perubahan iklim dan menyebabkan penurunan produktivitas hasil laut, sedangkan di bidang pertanian, musim kemarau berkepanjangan dalam beberapa tahun terakhir, mengganggu pola tanam dan produktivitas hasil tani.
Menurut dia, geografis Maluku yang relatif terpencil merupakan tantangan utama dalam membangun kesiapsiagaan terhadap bencana.
Dalam konteks pulau kecil, bahaya bencana hidrometeorologi yang dapat menyebabkan erosi dan tanah longsor atau kebakaran hutan dapat membawa dampak yang lebih luas.
Sedangkan di Kota Ambon jumlah tanah longsor dan banjir bandang meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, dan berdampak kerusakan infrastruktur, dan juga menelan korban jiwa.
Selama tiga tahun terakhir, USAID telah melakukan beragam kajian kerentanan bersama-sama dengan pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat di Maluku untuk menghasilkan Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
"Melalui rencana aksi ini pemerintah dapat mengantisipasi dan bersiap siaga menghadapi bencana yang berpotensi terjadi di waktu yang akan datang," katanya.
Rencana aksi juga dapat digunakan sebagai panduan untuk mengurangi kerusakan akibat bencana pada berbagai sektor seperti perikanan, pertanian dan air sehingga sehingga juga dapat beradaptasi dengan potensi cuaca ekstrem.
Pewarta: Jimmy Ayal
Editor: Ridwan Chaidir
Copyright © ANTARA 2019
