Para penyuluh di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) akan menjadi admin yang selalu memperbaharui data Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan) di desanya yang saat ini dilakukan kementerian.
Yogyakarta (ANTARA) - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) RI akan meningkatkan sarana dan prasarana Balai Penyuluh Pertanian di tingkat kecamatan seluruh Tanah Air untuk mendukung optimalisasi peran dan pekerjaan tenaga penyuluh.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementan Leli Nuryati di Yogyakarta, Rabu, mengatakan, para penyuluh di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) akan menjadi admin yang selalu memperbaharui data Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan) di desanya yang saat ini dilakukan kementerian.

"Oleh karena itu tadi kita akan perkuat Balai Penyuluhan Pertanian sebagai rumah untuk penyuluh di tingkat kecamatan," kata Leli usai membuka kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Simluhtan oleh para penyuluh se Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di BPPSDMP Yogyakarta.

Dia mengatakan, pada 2020  di setiap BPP akan disediakan fasilitas dan sarana pendukung yang paling tidak memberikan kesempatan bagi para penyuluh pertanian tersebut untuk dapat melakukan pelayanan secara 'online' atau dalam jaringan.

Baca juga: Kementan verifikasi validasi data Sistem Informasi Penyuluh Pertanian

"Kami akan memiliki 'cyber extension', di situ ada materi penyuluhan, ada forum interaktif kemudian juga kebijakan video programa ada di situ," katanya.

Upaya peningkatan kapasitas dan sarana BPP itu sebagai upaya Kementan mengatasi keterbatasan jumlah tenaga penyuluh pertanian yang ada tiap kabupaten, karena diakui jumlah penyuluh yang ada saat ini belum ideal, karena paling tidak satu desa satu penyuluh, apalagi saat ini sedang ada upaya validasi data Simluhtan.

"Jadi masalah keterbatasan orang bisa diatasi dengan IT (teknogi informasi), kan sekarang sudah masuk industri 4.0 yang semua udah berbasis 'internet of things' dan 'big data' ini yang simutan yang sudah online," katanya.

"Dengan demikian  para penyuluh tidak lagi menggunakan metode lama, bisa metode lama tapi mungkin di ruang lingkupnya sempit, tapi kalau dengan di daerah yang 'remote area' itu kami perlu menggunakan IT," katanya.

Dia juga mengatakan, sekarang  Kementan memiliki penyuluh dari PNS dan THL (tekerja harian lepas), penyuluh swasta dan penyuluh swadaya, sehingga yang didorong adalah penyuluh swadaya dan penyuluh swasta karena kalau mengandalkan penyuluh PNS jumlahnya terbatas, sementara proses dari THL ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) butuh waktu.

"Penyuluh swadaya dan penyuluh swasta ini secara mandiri kami harapkan dari masyarakat apakah itu petani-petani yang berhasil ataupun perusahaan-perusahaan agribisnis yang memiliki penyuluh-penyuluh  bekerja sama dengan penduduk di desa-desa," kata Leli Nuryati.
Baca juga: Kementan dorong penyuluh percepat pertumbuhan korporasi pertanian
 

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019