Garam industri potensial dihasilkan di Kupang

diperlukan investasi guna membangun ketahanan industri dan pangan nasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto optimistis garam industri potensial dihasilkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dibidik sebagai produsen garam industri sebagai subtitusi impor.

“Dengan mengganti garam industri impor, pemerintah akan menghemat devisa,” kata Airlangga usai mendampingi Presiden Joko Widodo pada acara Panen Produksi Perdana Garam Premium di Kupang, lewat keterangannya diterima di Jakarta, Rabu.

Airlangga menyampaikan, pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas garam dalam negeri, sehingga bisa terserap sesuai kebutuhan dunia industri.

Untuk itu, diperlukan investasi guna membangun ketahanan industri dan pangan nasional.

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa kita memerlukan investasi yang cukup besar dalam upaya peningkatan kualitas garam lokal,” ujar Menperin.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara bersama Menperin dan rombongan, sekaligus meninjau tambak garam di desa Nunkurus, Kupang, NTT. Di lokasi ini, kualitas garamnya dinilai cukup baik untuk diserap oleh industri.

Sementara lahan yang baru tergarap seluas 10 hektare untuk produksi garam, dari potensi lahan yang tersedia mencapai 600 ha.

Sedangkan, khusus di Teluk Kupang, tersedia lahan garam seluas 7.700 ha, di mana sisanya tersebar di berbagai wilayah NTT, antara lain di Kabupaten TTU, Malaka, Sabu Raijua, Rote Ndao dan Nagekeo.

Secara keseluruhan, potensi lahan tambang garam di NTT mencapai 60.000 ha dan paling sedikit 21.000 ha dapat direalisasikan dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Dari lahan seluas 21.000 ha tersebut, produksi garam akan mencapai 2,6 juta ton per tahun.

Airlangga menyampaikan, dengan adanya investasi masuk, akan terjalin sinergi antara sektor industri dengan para petani garam.

Di lahan garam desa Nunkurus, sudah masuk investasi sebesar Rp110 miliar. Tahun depan ditargetkan bisa tergarap hingga 600 ha.

“Langkah sinergi tersebut, tentunya akan meningkatkan kesejahteraan para petani garam dalam negeri, sekaligus guna menjamin ketersediaan garam sebagai bahan baku dan bahan penolong bagi sektor industri,” tuturnya.

Menurut Airlangga, upaya ini juga dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.