Jakarta, (ANTARA News) - Pemerintah menyiapkan dana Rp14,1 triliun untuk pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama tujuh bulan dalam tahun anggaran 2008. Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat kabinet paripurna membahas persiapan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu malam, menjelaskan BLT itu ditujukan kepada 19,1 juta Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah bantuan Rp100 ribu per KK setiap bulannya. Selain menyiapkan dana untuk BLT, pemerintah dalam tahun anggaran 2008 juga menyiapkan dana Rp4,2 triliun untuk program beras bagi rakyat miskin (raskin) dan bantuan pangan. Program BLT itu akan dimulai pada Juni 2008 guna dilaksanakan secara penuh sampai Desember 2008. Menkeu menjelaskan, pemerintah juga telah memutuskan untuk melanjutkan program BLT pada 2009 dengan nilai yang akan dinegosiasikan dengan DPR. "Pemerintah besok akan menyampaikan kepada DPR pokok-pokok kebijakan fiskal dan makro pada 2009. BLT akan diteruskan selama 12 bulan sepanjang Januari sampai Desember dan menjadi satu bagian dalam RUU APBN 2009," tuturnya. Dalam konferensi pers yang digelar oleh menteri-menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu, pemerintah mengklaim pelaksanaan program BLT selama ini tepat sasaran. Pemerintah mendasarkan klaimnya itu pada hasil riset yang dilakukan 56 Perguruan Tinggi di Indonesia. Riset itu menunjukkan pelaksanaan BLT 90,51 persen tepat sasaran, 97,14 persen tepat jumlah, dan 89,1 persen tepat waktu. "Ini bukan data yang diperoleh pemerintah sendiri, tapi hasil riset 56 perguruan tinggi di Indonesia, Kita lihat BLT ini baik dan karena itu tetap teruskan program BLT," tutur Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie. Sebagai bagian dari program pengamanan sosial, pemerintah pada 2008 akan meningkatkan jumlah pemberian raskin, dari sepuluh bulan menjadi 12 bulan dengan nilai 15 kilogram untuk 19,1 juta rumah tangga sasaran. Pemerintah juga menyediakan penjualan beras kualitas medium bersubsidi untuk 12 juta KK, yang terdiri atas buruh, pegawai negeri sipil golongan I dan II, tenaga honorer, dan tamtama TNI/Polri. Aburizal menegaskan, pengumuman kenaikan harga BBM akan dilaksanakan setelah para menteri terkait melaporkan persiapan program BLT pada rapat Kabinet 23 Mei 2008. "Jadi, kenaikan BBM dilakukan setelah Presiden merasa puas dengan laporan persiapan BLT," ujarnya. Sementara itu, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, mengatakan kartu BLT yang telah dicetak oleh PT Pos telah didistribusikan ke sepuluh kota di Indonesia. "Paling lambat besok sore sudah sampai," ujarnya. Mensos mengatakan pihaknya telah mengevaluasi pelaksanaan BLT sejak 2005 dan telah memutuskan mengambil langkah-langkah perbaikan. Di antaranya adalah pengambilan BLT tidak lagi boleh diwakilkan. Penerima BLT yang tidak mampu mendatangi kantor pos akan didatangi oleh petugas. Selain itu, pemerintah juga akan melibatkan aparat pemda untuk memperlancar distribusi kartu BLT. Pada akhir sidang kabinet paripurna itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan BLT rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Dalam Inpres yang menjadi dasar hukum bagi persiapan dan pelaksanaan program-program BLT itu, Presiden menginstruksikan seluruh menteri dan jajaran pembantunya, serta kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan BLT. (*)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008