40 desa di Bogor jadi target intervensi atasi kekerdilan

Intervensi, seperti program makanan tambahan, air bersih, sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat, imunisasi, dan lain-lain, harus dilakukan secara menyeluruh dan konvergen.

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 40 desa di Bogor Provinsi Jawa Barat ditargetkan menjadi target intervensi penanganan kekerdilan (stunting) pada 2020 atau bertambah dari hanya 10 desa di delapan kecamatan pada 2019.

"Pada tahun 2020 akan ditambah menjadi 40 desa dari 14 kecamatan yang beririsan dengan tahun sebelumnya di tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Sukamakmur, Cibungbulang dan Leuwiliang," kata Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Syarifah Sofiah saat membuka Rapat Kerja Teknis Pemetaan Program, Kegiatan dan Sumber Pembiayaan untuk Mendorong Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bogor mengatakan, lokasi kecamatan yang berubah pada 2020 di antaranya Kecamatan Leuwisadeng, Pamijahan, Tenjo, Jasinga dan Jonggol.

Kekerdilan adalah masalah kurang gizi dan nutrisi kronis yang ditandai tinggi badan anak lebih pendek dari standar anak seusianya.

Beberapa diantaranya mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal seperti lambat berbicara atau berjalan, hingga sering mengalami sakit.

Syarifah menerangkan angka prevalensi kekerdilan di Kabupaten Bogor tahun 2019 mencapai 39,2 persen dan ditargetkan menurun hingga 20 persen di akhir periode RPJMD 2018-2023.

Oleh karena itu, dalam RPJMD 2018-2023, penurunan prevalensi kekerdilan menjadi salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah dari 31 indikator prioritas.

Total anggaran yang disiapkan dalam intervensi kekerdilan pada 2020 kurang lebih Rp154 miliar, naik dari sebelumnya yang hanya Rp136 miliar.

Program, kegiatan, serta pagu anggaran tersebut diarahkan dan diselaraskan dalam mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) melalui intervensi gizi sensitif dan spesifik.

Sementara itu, Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK), Sekretariat Wakil Presiden, Saputra mengatakan pemahaman masyarakat akan kekerdilan masih sangat minim.

Oleh karena itu, untuk mempercepat pencegahannya diperlukan intervensi yang terkoordinir dan konvergen, yaitu sinergi lintas sektor dengan bersama-sama menyasar kelompok prioritas yang tinggal di desa dan perkotaan.

"Intervensi, seperti program makanan tambahan, air bersih, sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat, imunisasi, dan lain-lain, harus dilakukan secara menyeluruh dan konvergen mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi," katanya.*