Purwokerto (ANTARA News) - Sri Sultan Hamengkubuwono X mengharapkan pemerintah dalam hal ini presiden atau menterinya bertemu dan berdialog dengan mahasiswa yang berdemo menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)."Kalau menganggap mahasiswa yang menginap di Monas sebagai warga negaranya, pemerintah seharusnya berani menemui mereka," kata dia usai seminar "Mencari Presiden Rakyat" di STAIN Purwokerto, Rabu.Menurut dia, maraknya aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM.Menyinggung masalah kenaikan BBM, dia pun mengutip janji presiden yang mengatakan kenaikan harga BBM merupakan pilihan terakhir."Menurut saya, kalau akhir Mei ini harga BBM dinaikkan, apakah hal itu sudah merupakan pilihan terakhir dari kemungkinan-kemungkinan yang lain karena harga minyak dunia akan berhenti di angka berapa pun kita belum tahu," katanya. Ia mengatakan, pembicaraan mengenai harga pangan dan minyak dunia merupakan suatu ketidakpastian yang mempunyai konsekuensi politik bagi pemerintah dan masyarakat sehingga diyakini bisa punya implikasi positif maupun negatif. "Jika kenaikan harga BBM untuk menyelamatkan APBN, pendapat saya apakah tidak lebih baik memperbaiki hal-hal yang bernilai strategis, karena dengan menaikkan harga BBM, apakah sudah merupakan pilihan terakhir," katanya. Menurut dia, hal itu bukan berarti menolak atau tidak menolak kenaikan harga BBM karena sebagai warga negara berkewajiban menjalankan keputusan pemerintah pusat. Namun permasalahannya, kata dia, beban masyarakat semakin berat karena ketidakpastian tersebut, misalnya kenaikan harga BBM hanya bisa dinikmati oleh orang kaya yang memiliki kendaraan pribadi sedangkan orang miskin yang menggunakan angkutan umum pasti tarifnya akan naik. "Sekarang pertanyaan saya, saat ini harga minyak dunia 126 dolar AS sehingga akhir Mei harga BBM dinaikkan, tetapi jika ternyata harga minyak dunia naik lagi menjadi 130-150 dolar AS setelah kenaikan tersebut, apakah itu tidak akan ada pilihan lain lagi," katanya. Disinggung mengenai bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, Sultan mengatakan, bantuan tersebut bukan sebagai pancingan tetapi sekadar "nyumbang" bagi orang yang tidak beruntung. Menurut dia, permasalahan yang muncul yakni apakah BLT tersebut benar-benar dapat mengangkat orang-orang yang tidak beruntung. Meski demikian, dia mengaku tidak menolak penyaluran BLT bagi warganya. "Bagi saya tidak ada alasan menolak karena itu hak warga masyarakat karena yang menerima bantuan bukan pemerintah daerah melainkan warganya Pak Bupati, warganya Pak Gubernur," katanya. Menurut dia, jika masyarakat bersedia menerima, mengapa pemerintahnya harus menolak. Dia mengharap, BLT tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat terlepas dari cukup atau tidak cukup.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
