KPU Kalteng mulai susun strategi tingkatkan partisipasi dalam pilkada

Palangka Raya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah mulai menyusun strategi meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 mendatang.

"Saat ini kami tengah merumuskan strategi-strategi agar tingkat partisipasi masyarakat saat pilkada nanti tetap tinggi," kata Komisioner KPU Kalteng Eko Wahyu Sulistyobudi, di Palangka Raya, Rabu.

Menurut anggota KPU Kalteng Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat itu, pada pelaksanaan Pilkada 2020 jumlah partisipasi masyarakat memiliki potensi menurun dibanding pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

Salah satunya karena pada 2019 banyak calon yang menjadi peserta pemilu. Banyaknya calon yang memperkenalkan diri kepada calon pemilih juga berpengaruh langsung terhadap jumlah partisipasi masyarakat.
Baca juga: Ini permintaan Gubernur Kalteng pada Pilkada 2020

Sedangkan pada Pilkada 2020 maksimal hanya akan ada delapan pasang calon dengan jumlah tim yang terbatas, sehingga juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Dia mengasumsikan jika dari delapan pasang calon itu masing-masing memiliki tim dengan jumlah 200 orang, maka jumlahnya 1.600 orang yang akan mensosialisasikan para pasangan calon peserta pada Pilkada 2020.

"Sedangkan pada Pilkada 2019, calon anggota DPRD Kalteng saja ada 500-an calon yang otomatis memperkenalkan diri. Belum ditambah calon anggota DPRD kabupaten/kota, DPD, DPR-RI dan tim pemenangan presiden," katanya lagi.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya tengah menyusun berbagai strategi dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar memilih calon gubernur dan wakil gubernur pada 2020 nanti.

Pada sisi lain, KPU Kalteng memperkirakan biaya pelaksanaan Pilkada 2020, dari tahap awal hingga penetapan pasangan calon gubernur/wakil gubernur terpilih menghabiskan anggaran sebesar Rp335 miliar.
Baca juga: Anggaran Pilkada Kalteng 2020 diperkirakan mencapai Rp335 miliar

Namun, jumlah biaya tersebut masih mungkin berkurang seiring dengan adanya rasionalisasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap anggaran yang diajukan KPU Kalteng itu.