Tangerang (ANTARA News) - Ada praktik "mafia" di terminal IV khusus yang menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (SH), Kota Tangerang, Banten, salah satunya tindakan pemerasan sehingga sangat merugikan bagi "pahlawan devisa" itu ketika hendak pulang ke rumah masing-masing. "Saya mencatat bahwa terdapat praktik `mafia` di terminal yang terletak di Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari ,Kota Tangerang itu, ada aksi pemerasan terhadap TKI," kata Arisman Zagoto, anggota komisi IX DPR RI kepada ANTARA News di Tangerang, Rabu. Selain itu ada LSM yang tidak berwenang menahan paspor milik TKI sehingga mereka terlunta belasan jam di terminal itu, ujarnya. Arisman Zagoto mengatakan masalah tersebut dalam kunjungan kerja ke terminal IV TKI bersama sejumlah anggota komisi IX lainnya yang membidangi tenaga kerja dan kesehatan. Dia menambahkan, kesimpulan yang diperoleh dalam kunjungan kerja itu bahwa telah terjadi pemerasan terhadap TKI dengan minta uang oleh petugas. Selain itu, keberadaan terminal IV tidak untuk melindungi TKI atau memberikan kemudahan, melainkan mempersulit mereka pulang ke kampung halaman masing-masing. Bahkan keberadaan terminal yang diresmikan Menakertrans tersebut tidak efektif dan efisien terhadap TKI yang kembali ke Indonesia, sebaiknya mereka langsung pulang setelah berada di terminal II beberapa saat. Kadang TKI harus menunggu belasan jam agar dapat kembali ke rumah masing-masing, karena jarak tempuh dari terminal II ke terminal IV relatif jauh dan TKI menggunakan bus angkutan khusus, kadang proses pemulangan cukup lama, katanya. Dia memberi contoh ada TKI Ruti Purwaningsih (25) dengan nomor paspor 578726 harus bermalam di terminal itu karena ada anggota LSM yang menahan dan membawa pulang identitas yang dikeluarkan Direktorat Imigrasi, Depkum HAM itu. Kemudian permasalahan lain yakni tentang kinerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang menangani terminal IV itu yang dianggap tidak maksimal. Selain itu, dipertanyakan mengapa ada LSM yang bernaung dibawah BNP2TKI berada satu ruangan dengan badan milik negara dan bagaimana hubungan demikian dapat berlangsung, katanya. Demikian pula di terminal itu terdapat aksi premanisme, sehingga terjadi pemukulan terhadap anggota DPR, Serta Ginting yang mengikuti kunjungan kerja itu. Walau begitu, adanya aksi premanisme di terminal IV itu akan ditindaklanjuti di DPR dan meminta kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno dan Kepala BNP2TKI, M Djumhur Hidayat untuk bertanggungjawab dan meminta agar kinerjanya diperbaiki.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008