Pengembangan Kawasan Warisan Budaya Jateng-DIY dongkrak ekonomi lokal

Jakarta (ANTARA) - Pengembangan kawasan pariwisata di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh badan PBB, UNESCO, dinilai akan semakin mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara dan perekonomian warga lokal.

"Sesuai arahan dari Presiden Jokowi, Menko Luhut (Menko Maritim Luhut Pandjaitan) merencanakan percepatan pengembangan destinasi pariwisata. Ada 100.000 penduduk di kawasan situs Sangiran, baru 1.000 orang yang dibina," kata Asisten Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata Rahman Hidayat dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Rahman mengemukakan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Solo-Sangiran, Jawa Tengah, Senin (19/8/2019), dalam rangka pengawasan, evaluasi serta sinkronisasi program dan kegiatan di kawasan DPN Solo-Sangiran sebagai salah satu DPN dalam Kawasan Koordinatif Badan Otorita Borobudur.

Pada 1996, UNESCO mendaftarkan Sangiran sebagai Situs Warisan Dunia di Daftar Warisan Dunia sebagai "Sangiran Early Man Site".

Kepala Balai Pelestarian Situs Manusia Purba (BPSMP) Muhammad Hidayat mengatakan belum dapat mengembangkan secara optimal Museum Fosil Sangiran karena keterbatasan tugas dan fungsi.

Museum itu memiliki fungsi sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata. Tanpa museum akan sulit memahami situs di Sangiran.

"Situs Sangiran merupakan lahan-lahan yang sah milik warga. BPSMP merangkul masyarakat untuk ikut serta melestarikan situs Sangiran dan dengan keberadaan situs dan museum, diharapkan dapat mengangkat kondisi perekonomian masyarakat sekitar," kata Muhammad Hidayat.

Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar pun dilakukan oleh pemerintah setempat dengan melakukan pembinaan untuk pengelolaan homestay, pembuatan suvenir yg berkualitas dan memiliki ciri khas Sangiran, pembinaan kesenian tradisional, dan pembekalan pemandu lokal di Sangiran.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang turut hadir dalam rapat koordinasi pun mengatakan pengembangan destinasi pariwisata tergantung dari seberapa cepat kita melakukan akselerasi.

Selain itu, dibutuhkan orang-orang dari eksternal atau masyarakat untuk dapat membantu melihat tempat pariwisata dan memberikan masukan terkait pengembangan lokasi pariwisata warisan budaya Unesco yaitu Sangiran, Gunung Sewu dan Borobudur yang diprediksikan akan cepat berkembang karena infrastrukturnya sudah tersedia dengan baik.

Ia menambahkan bahwa perlu untuk membandingkan pariwisata Jawa Tengah dengan di luar negeri. Negara harus mendukung untuk meningkatkan daya tarik pariwisata.

"Kita membutuhkan rencana aksi cepat, harus mencari kebaruan, dan harus ada investasi," tambah Ganjar.

Guna mendukung pengembangan DPN, Jawa Tengah dan Yogyakarta memiliki empat Bandara Internasional, yaitu Bandara Adi Sucipto dan Yogyakarta International Airport di Yogyakarta, Bandara Adi Soemarmo di Boyolali, dan Bandara Ahmad Yani di Semarang.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan agar Program Rencana Induk Pariwisata Terpadu (Integrated Tourism Master Plan/ITMP) untuk tiga destinasi prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur serta Lombok bisa dikerjakan dengan serius.

"Saya apresiasi ITMP, ini adalah kerja terpadu dan terintegrasi, jadi kita kerjakan ini dengan sungguh-sungguh. Menurut hemat saya, pertama, jangan dibuat desain yang biasa. Kedua, pengerjaannya juga jangan yang biasa, dan yang ketiga pengawasannya pun harus bagus. Kalau ketiga hal ini berkontribusi saya melihat apa yang kita yakini ini akan terjadi, kalau tidak ini hanya kan jadi angan-angan saja," katanya saat menghadiri pertemuan pembahasan Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, serta Lombok dan sekitarnya, yang dilaksanakan di Gedung Bappenas, Senin (19/8/2019).

ITMP akan ditetapkan melalui peraturan P
presiden (perpres) dan menjadi rujukan bagi perencanaan pengembangan pariwisata, untuk seluruh sektor, baik publik, swasta maupun masyarakat.