Bappenas : 19 persen dana pemindahan ibu kota dibiayai APBN

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemindahan ibu kota akan memakan dana APBN sekitar 19 persen.

"Dana kira-kira kalau dari APBN itu kecil, paling sekitar 19 persen," kata Bambang Brodjonegoro saat berbicara kepada milenial di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut ia mengatakan, dana pemindahan ibu kota akan dimaksimalkan melalui pengelolaan aset negara melalui skema kerja sama dan lain hal.

Perkiraan total dana yang dibutuhkan sebanyak Rp500 triliun, sehingga 19 persen di antaranya atau sekitar Rp95 triliun akan dibiayai dari APBN.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan sumber pendanaan pemindahan Ibu Kota Baru di Kalimantan akan didorong dari kolaborasi partisipasi perusahaan swasta, BUMN ataupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan dana APBN," kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato APBN 2020 beserta Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR.

Lebih lanjut Presiden menjelaskan, Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, serta tidak bergantung kepada energi fosil.

Untuk belanja negara pada tahun 2020 sendiri akan difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antarwilayah.

Oleh karena itu, pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," kata Presiden.

Presiden berpendapat ketimpangan akan semakin parah jika pemusatan ekonomi di Pulau Jawa terus berlanjut. Untuk itu, rencana pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.