Bandung (ANTARA News) - DPRD Jawa Barat mengingatkan pimpinan daerah dan kepala kepegawaian di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat untuk waspada dan mendeteksi kemungkinan masuknya jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)."Diharapkan kepala kepegawaian di kabupaten kota untuk menata dan mendeteksi PNS-nya serta memastikan tidak terdapat jaringan NII masuk di kalangan PNS," kata Ketua Komisi A DPRD Jabar dari Fraksi PDIP, Marudin, di Bandung, Selasa.Ia menyebutkan, langkah antisipasi itu juga harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat dan secara bersama-sama menjaga agar kondisi provinsi itu tetap kondusif.Kepedulian masyarakat, kata dia, sangat diperlukan untuk menangkal gejala-gejala yang bisa mengganggu stabilitas dan keamanan daerah.Pada kesempatan itu, Marudin, atas nama DPRD Jabar, mengapresiasi dan memberi aplaus atas keberhasilan jajara Polda Jabar menangkap 17 tersangka anggota jaringan NII. "Keberhasilan Polda Jabar patut mendapatkan aplaus," kata Marudin. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jabar, H Achmad Ru`yat melihat dari sisi masyarakat munculnya kasus itu sebagai konflik sosial. Untuk itu diharapkan semua pihak bijak menyikapi masalah itu. "Munculnya NII sebagai otokritik bagi pemerintah maupun masyarakat," katanya. Menurut dia, munculnya kasus itu menujukkan adanya kelompok yang merasa perhatian pemerintah belum merata. "Kasus ini sebagai bahan evaluasi semua pihak sekaligus lebih waspada lagi," kata Achmad Ru`yat. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS itu menyebutkan pembinaan bidang keagamaan harus ditingkatkan lagi sehingga bisa meluruskan permasalahan itu. "Semuanya harus sepakat, NKRI tetap harus dijaga," kata Ru`yat.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
