Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua MPR Amien Rais mengemukakan, reformasi yang telah 10 tahun bergulir baru menyentuh bidang politik sehingga terjadi ketimpangan dengan bidang lain yang justru mengalami kemunduran. Hal itu diungkapkan Amien Rais saat meluncurkan buku "Selamatkan Indonesia" Jakarta, Selasa. Peluncuran buku setebal 298 ini menandai 10 tahun reformasi. Sejumlah tokoh hadir dalam acara ini, termasuk mantan Gubernur DKI Sutiyoso, Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir, Sekjen PAN Zulkifli Hassan, Anggota Fraksi PAN DPR Alvin Lie, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan mantan Wakil PM Malaysia Anwar Ibrahim. Amien mengemukakan, reformasi lebih tertuju kepada bidang politik. Selain ditandai dengan adanya perkembangan demokrasi berupa pemilihan presiden dan wapres secara langsung, juga ada Pilkada. Revisi terhadap berbagai UU tentang politik juga telah banyak dilakukan parlemen. Namun untuk bidang hukum, pendidikan dan ekonomi ternyata reformasi seolah kandas. Di ketiga bidang tersebut, reformasi seolah tidak tampak. Kondisi perekonomian belum membaik, bahkan perkembangan ekonomi belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang semakin menghadapi kesulitan akibat adanya kenaikan harga BBM. Begitu pula dalam penegakan hukum, menurut Amien, masih terkesan terjadi tebang pilih. Enough or not yet? Amien menilai, bangsa ini seolah tanpa masa depan lagi. Upaya pemerintah mengatasi keadaan masih terkendala kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah. Semua pihak, kata Amien, harus menyiapkan peluit atas keadaan seperti ini. "Enough. Enough! (cukup, cukup)," kata Amien. Untuk mewujudkan reformasi, Amien menawarkan beberapa gagasan. Pertama, formulasi kepemimpinan alternatif atau transformatif. Kedua keberanian pemimpin baru melakukan negosiasi ulang atas kontrak karya pertambangan minyak dan gas (migas) serta non migas. Ketiga, kaji ulang sejumlah UU yang merugikan masyarakat karena dinilai terlalu memihak kepada kepentingan asing, termasuk UU di bidang migas, pelayaran, kelistrikan dan penanaman modal. Keempat, menumbuhkan ekonomi kerakyatan dan bukan memprioritaskan kepada ekonomi konglomerasi.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008