Rembang (ANTARA News) - DPRD Kabupaten Rembang menyatakan pemberian bantuan tunai langsung (BLT) tidak mungkin menjamin rakyat akan bisa sejahtera."BLT akan disalurkan kepada masyarakat sebagai kompensasi dari rencana kenaikan BBM. Pada prinsipnya saya menolak kenaikkan harga BBM, karena akan berdampak semain memurukkan nelayan di Rembang apalagi kalau kenaikkan harga BBM mencapai 30 persen pada akhir bulan Mei mendatang," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Ridhwan, S.H., di Rembang, Selasa.Ia mengatakan, BLT hanya diberikan Rp100.000 per bulan sebagai kompensasi kenaikkan BBM yang akan segera diberlakukan pemerintah pada akhir bulan Mei 2008.Tapi, jika tidak semua warga miskin di daerah ini menerima BLT, akan jadi masalah sendiri. Karena itu sebaiknya Pemkab Rembang perlu pendataan jumlah warga miskin secara riil.Pada prinsipnya kenaikan BBM akan lebih memberatkan rakyat Di Kabupaten rembang, kata dia, dengan jumlah penduduk sekitar 600.000 jiwa sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, sehingga adanya kenaikkan harga BBM mendatang menjadikan petani dan nelayan setempat akan semakin berat menanggung beban hidupnya. Ia memberi contoh para nelayan di Kabupaten Rembang pada saat sekarang apabila melaut selama empat bulan mengeluarkan dana operasional termasuk bahan bakar Rp80 juta. Jika nanti ada kenaikan harga BBM, maka biaya operasional akan membengkak menjadi Rp100 juta. Hal ini, kata Ridwhan yang juga anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan Rembang itu, tetap menolak kenaikkan harga BBM yang akan ditetapkan pemerintah, karena kenaikan yang ada hanya akan memberatkan para nelayan khususnya dan masyarakat miskin pada umumnya. Ia berharap, masyarakat di daerah ini tetap menyikapi secara cermat dengan rencana pemerintah yang akan memberlakukan kenaikkan harga BBM itu. "Pada prinsipnya kenaikkan harga BBM akan lebih memberatkan masyarakat," katanya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
