Padang (ANTARA News) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumbar, menuntut PT. Pertamina pemasaran wilayah Sumbar terbuka soal alokasi bahan bakar minyak (BBM) ke unit-unit SPBU, sehingga tidak membingungkan masyarakat (konsumen)."Pertamina harus memberikan alasan yang tidak membingungkan konsumen menjelang kenaikan harga BBM dan harus terbuka terhadap jumlah alokasi setiap kabupaten dan kota di provinsi itu," kata Ketua YLKI Sumbar, Drs. Dahnil Aswad, di Padang, Selasa, menyikapi banyak ditemukan unit-unit SPBU yang mengaku pasokan dari Pertamina terbatas.Pengelola SPBU dan Pertamina jadi spekulanDahnil menilai, antara pengelola SPBU dengan Pertamina terkesan mulai berspekulan di tengah pro kontrak masalah rencana kenaikan harga BBM.Sebab, ketika konsumen bertanya pada pengelola SPBU pasokan seret sejak empat hari terakhir dan Pertamina menyatakan tidak ada pembatasan alokasi, tetapi hanya masalah teknis pengiriman dan kedatangan kapal yang agak terlambat. Alasan-alasan itu, kata Dahnil, cukup membingungkan konsumen, karena sudah "saling menyalahkan", kondisi ini semestinya tidak harus terjadi menjelang rencana kenaikan BBM. Jika alasan Pertamina terlambat kapal merapat dan pengangkutan ke SPBU, lanjut Dahnil, kenapa alasan itu muncul menjelang rencana kenaikan harga BBM ini, ketika situasi normal tidak ada keluhan dan kendala.Mana datanya tak cocok dengan alokasiMenurut dia, agar alasan-alasan yang muncul tidak membingungkan masyarakat, maka perlu dijelaskan berapa alokasi bensin, solar dan minyak tanah, setiap kabupaten dan kota, jika terjadi spekulan akan ketahuan. Kendati Asisten II Setdaprov Sumbar, Surya Dharma Sabirin, Senin (12/5) mengatakan, bahwa stok BBM pada Pertamina wilayah Sumbar masih cukup untuk 10 hari ke depan. Dahnil menyikapi, hal itu ada benarnya tetapi harus dijelaskan juga berapa alokasi setiap kabupaten dan kota, sehingga tidak terjadi saling menyalahkan. Selain itu, Pertamina wilayah Sumbar mesti melakukan pengawasan lebih ketat bersama aparat keamanan dan pemerintah daerah, karena tidak terkendalinya harga BBM pada tingkat SPBU pada kabupaten dan kota sejak empat hari terakhit. "Kami dapat laporan ada harga bensin sudah mencapai Rp12 ribu/liter pada kios-kios pada sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar," katanya dan menambahkan, kondisi ini terjadi karena lemahnya pengawasan di tengah kebutuhan BBM meningkat. SR Pertamina Rayon VIII Sumbar, Nafwan Tanjung, ketika dihubungi melalui telepon selulernya secara terpisah di Padang, membenarkan, sejak Jumat - Sabtu pekan lalu memang terjadi kekukarangan pasokan ke sejumlah SPBU di Sumbar, karena stok BBM di Kilang Bungus Teluk Kabung terbatas. Kekurangan pasokan itu, lanjut dia, bukan adanya pembatasan alokasi ke tingkat SPBU, tetapi disebabkan karena kapal pengangkut premium yang terlambat jadwal merapat di Bungus Teluk Kabung. Namun, mulai Minggu (11/5) pendistribusian bensin ke truk tangki pengangkut sudah dilakukan, jika masih ditemukan terbatasnya pasokan pada sejumlah SPBU, bisa jadi karena keterlambatan pengiriman. Nafwan menyatakan, pendistribusian BBM ke sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar, tidak ada pembatasan alokasi.Sembunyi-sembunyi takut izin dicabut?Sepanjang awal pekan, sedikitnya lima unit SPBU di rute Lubuk Basung (Agam) - Pasaman Barat, stok BBM jenis premiun menipis. Khusus untuk kebutuhan BBM di wilayah Pasaman Barat, sudah dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat dan sudah didistribusikan sesuai alakosi, katanya sembari tidak merinci total alokasinya. Guna mencegah tidak terjadinya kelangkaan dan sepekulan pengelola SPBU, Pertamina pemasaran BBM wilayah Sumbar, sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat kepolisian. Jika ada pengusaha yang berspekulan terhadap BBM, kata Nafwan, resikonya cukup berat karena aparat keamanan akan mengambil tindakan dan juga izin operasional bisa dicabut.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
