Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengindikasikan bahwa sekira 82 persen dari subsidi BBM dalam APBNP 2008 atau Rp103,98 triliun berpotensi salah sasaran karena malah dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bambang Widianto, mengemukakan hal itu dalam diskusi publik di Jakarta, Senin. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2002, ia mengemukakan, hanya sekitar 18 persen subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin. "Memang itu data 2002, tetapi kecenderungan yang sama masih terjadi pada tahun ini. Artinya subsidi itu tidak pro poor (berpihak ke warga miskin), tetapi merupakan transfer dari orang paling miskin ke orang paling kaya, sebab sebagian besar subsidi dinikmati masyarakat kaya," kata Bambang. Mengingat subsidi itu sejatinya adalah untuk membantu masyarakat miskin dan hampir miskin dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, Bambang menyatakan, dirinya menyayangkan sejumlah keberatan yang diangkat oleh masyarakat golongan menengah ke atas, dengan mengatasnamakan masyarakat miskin. Subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2008 ditetapkan sebesar Rp126,8 triliun. Subsidi BBM tersebut didasarkan pada parameter perhitungan volume premium 16,98 juta kl, minyak tanah 7,56 juta kl, minyak diesel/solar 11 juta kl, volume minyak tanah dikonversi ke elpiji sebesar 2,01 juta kl, dan alpha sebesar 9 persen. Sementara itu, Kepala BPS Rusman Heriawan mengakui, subsidi BBM lebih banyak dinikmati kelompok menengah keatas mengingat kelompok menengah ke atas lebih banyak menggunakan premium dan kelompok masyarakat miskin lebih banyak mengkonsumsi minyak tanah. "Data tersebut secara logika bisa dipahami dengan jelas," katanya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008