Ahmad Ali, di Jakarta, Senin, juga menyesalkan pemberitaan sejumlah media asing yang terkesan membangun narasi bahwa reaksi warga Papua atas kerusuhan yang saat ini terjadi merupakan efek dari kebijakan rasis Indonesia.
"Sangat disesalkan, banyak media asing seperti DW Jerman, menggoreng isu kemarahan warga Papua atas perbuatan oknum, sebagai reaksi sebagai kebijakan rasis Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Wali Kota Malang jelaskan kronologi bentrokan warga-mahasiswa Papua
Baca juga: LIPI: Pentingnya dialog untuk selesaikan masalah Papua
Baca juga: Kasus presekusi mahasiswa Papua tak lepas dari masalah HAM
Ahmad Ali minta media asing agar obyektif memandang proses dan fakta kebijakan pemerintah pusat di Papua saat ini.
"Lima tahun terakhir, transformasi besar dilakukan di Papua, mulai dari otonomi khusus, infrastruktur, energi, dan apresiasi kebudayaan, sungguh fokus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau ada narasi kebijakan rasisme, sungguh sangat disayangkan," jelasnya.
Menurut Ahmad Ali, ulah sekelompok orang tidak bisa digeneralisir sebagai kebijakan negara. Media asing, harusnya bisa memposisikan dan menyajikan fakta secara objektif, bukan membangun narasi yang merusak citra Indonesia dalam pergaulan internasional.
Ahmad menilai, negara sudah memberikan sentuhan yang terbaik di Papua untuk menciptakan kesejajaran Papua dengan daerah lain.
"Yang pertama dilakukan pak Jokowi yang sangat urgen adalah BBM satu harga, divestasi Freeport dengan pelibatan saham daerah, pembangunan infrastruktur. stadion megah dan akan sebentar lagi melaksanakan Pekan Olah Raga Nasional (PON). Lalu pada bagian mana kebijakan negara yang dianggap bersifat rasis," ucapnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
