Jakarta (ANTARA News) - Revisi atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2008 bukan langkah prioritas yang akan dilakukan pemerintah meski berbagai asumsi dipastikan akan meleset seperti harga minyak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu (BKF), Anggito Abimanyu. "Itu bukan prioritas utama, saat ini yang prioritas adalah bagaimana menyikapi keadaan saat ini, bagaimana mengeksekusi kebijakan harga BBM dengan besaran dan `timing` (penentuan waktu) yang tepat," ujarnya di Jakarta, Senin. Ia mengemukakan, hal yang juga menjadi prioritas adalah penyiapan pelaksanaan program kompensasi untuk masyarakat miskin akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. "Itu dulu yang dimatangkan yaitu penanggulangan kemiskinan akibat kenaikan BBM karena itulah program yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya. Anggito mengatakan, berkaitan dengan berbagai asumsi yang tidak lagi cocok dengan perkembangan situasi, sebenarnya APBNP 2008 sudah memberikan koridor-koridor yang memberikan ruang gerak kepada pemerintah. "Jadi sebenarnya sekarang masalahnya bukan soal asumsi tapi bagaimana kita segera mengambil keputusan untuk mengurangi ketidakpastian," katanya. Ia mengatakan, revisi atas asumsi dan besaran APBN biasanya diajukan setelah semester I setelah ada laporan realisasinya. Anggito mengakui sebagian besar asumsi APBNP sudah berubah dibandingkan dengan perkembangan yang ada, namun pihaknya terus memonitor dan mengevaluasi hal tersebut. "Angkanya bergerak terus dan selalu kita update. Ini kita lakukan saat keadaan terus berubah seperti sekarang," katanya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008