Surabaya (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak untuk mendukung penyelesaian proyek pembangunan jembatan Surabaya-Madura termasuk pembebasan lahan, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat."Mari kita semua bekerja sama agar jembatan ini dapat selesai dibangun tepat pada waktunya," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di KRI Soeharso di Selat Madura saat meninjau pembangunan jembatan Suramadu, Senin.Presiden mengatakan, dari laporan pemerintah daerah masih ada sejumlah lahan baik di sisi Madura maupun Surabaya yang belum dibebaskan."Untuk masalah pembebasan tanah, saya mendapat laporan dari sisi Surabaya terdapat satu persen lahan yang belum dibebaskan, sementara dari sisi Madura terdapat tiga persen. Karena itu saya mengimbau warga untuk bisa bekerja sama," katanya. Selain itu Kepala Negara yang didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono, mengatakan pembangunan jembatan itu nantinya harus diikuti oleh pengembangan wilayah sekitarnya sehingga manfaatnya dapat betul-betul dinikmati masyarakat. Oleh karena itu, Presiden meminta baik pemerintah provinsi Surabaya maupun pemerintah kabupaten Bangkalan dapat bekerja sama dengan baik. Presiden menambahkan, terhadap sejumlah permasalahan yang mengakibatkan tersendatnya pembangunan jembatan itu sudah diambil langkah-langkah penyelesaiannya sejak awal 2007. "Sejak awal tahun lalu, kita sudah lakukan evaluasi pembangunan terkait dengan hambatan yang ada dan kita ambil langkah konkret untuk menyelesaikannya, termasuk masalah pendanaan baik dari pemerintah maupun dari investasi yang datang dari Republik Rakyat Tiongkok (China)," kata Yudhoyono. Presiden mengharapkan pada 2009, paling lambat April, jembatan itu sudah dapat digunakan oleh masyarakat setempat. Panjang jembatan Suramadu adalah 5,438 km , jalan penghubung dari sisi Surabaya ke arah jembatan 4,35 kilometer sedangkan dari sisi Madura ke jembatan 11,5 kilometer. Turut mendampingi Presiden, selain Ibu Ani, adalah Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan Jusman Syafi`i Djamal, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Soedibyo, Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, dan Menteri Komunikasi dan Informatika M Nuh.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
