Ciamis (ANTARA News) - Keberadaan berbagai organisasi kelompok masyarakat diyakini mampu menjaga ketahanan masyarakat terhadap goncangan akibat kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). "Setidaknya daya tahan dalam menghadapi permasalahan bersama itu akan lebih mudah jika dihadapi bersama ketimbang sendiri-sendiri," kata Bambang YS, Ketua Kelompok Studi dan Pengembangan Institusi (KSPI) kepada pers di Pangandaran, Ciamis, Jabar, Minggu. Menurut Bambang, kenaikan harga BBM itu sudah merupakan kebijakan makro sehingga masyarakat kecil tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali menyiasati saja kondisi tersebut. Karena itu, ia menambahkan, melalui kelompok-kelompok masyarakat yang ada semisal kelompok nelayan, pengolah dan pedagang ikan asin, pedagang sayur keliling atau pengrajin di Pangandaran, mereka bisa mencari solusi bersama atas persoalan BBM itu. KSPI selama ini aktif mendampingi sejumlah organisasi masyarakat di Pangandaran seperti Himpunan Wanita Pedagang Keliling (HWPK), Organisasi Pedagang Ikan Segar Pangandaran (PISP), Himpunan Perajin Pangandaran (HPP), dan Himpunan Pedagang Asin Pangandaran (HPAP). Lebih lanjut dia mengatakan persoalan naiknya harga BBM ini bukan kali ini saja tetapi sudah berulang-ulang sehingga masyarakat, walaupun dengan beban yang berat tetap bisa bertahan dengan caranya masing-masing. Di tempat yang sama Direktur Eksekutif Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), Titik Hartini, mengatakan rencana kenaikan harga BBM ini diiringi pula dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat miskin yang terkena dampak. "Dengan adanya kelompok-kelompok masyarakat ini, maka daya tawar mereka juga bisa lebih kuat untuk, misalnya, mendapatkan kompensasi," katanya. Selain itu, ujarnya lagi, organisasi kelompok masyarakat yang sudah lama eksis dan dikenal pejabat setempat, seperti camat dan Bupati, juga semakin memudahkan anggotanya mendapatkan banyak keuntungan. PPNP Sementara itu, sekitar 300-an masyarakat nelayan di pesisir Pangandaran Ciamis menerima bantuan Program Pemberdayaan Nelayan Pangandaran (PPNP) sebagai upaya menghidupkan mata rantai ekonomi mereka yang sempat terputus akibat bencana tsunami 2006 lalu. PPNP merupakan program yang dirancang PPKM bersama Tanoto Foundation untuk kalangan nelayan korban tsunami pada 17 Juli 2006 di pesisir Pangandaran. Program itu disusun secara bertahap, dimulai dengan kegiatan assesment terhadap seluruh aspek mata rantai kehidupan masyarakat nelayan dan dilanjutkan dengan berbagai bantuan untuk pemberdayaan ekonomi setelah dibentuk sejumlah kelompok. Kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok penangkap ikan/nelayan, pengolah dan pedagang ikan asin, pedagang sayur bakulan/keliling, perajin kerang laut serta pedagang ikan segar. Untuk kelompok-kelompok tersebut diberikan mikro kredit untuk menjalankan usaha produktif skala kecil serta disediakan perahu dengan alat tangkap ikannya bagi nelayan.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
