Ketua DPR: SDM Indonesia aset tidak ternilai

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, sumber daya manusia (SDM) di Republik Indonesia adalah aset yang tidak ternilai harganya terutama karena bangsa ini juga memiliki bonus demografi yang perlu untuk dimanfaatkan secara optimal.

"SDM adalah aset yang tidak ternilai harganya. Tak seperti Jepang maupun negara lainnya yang saat ini tengah menghadapi krisis demografi, Indonesia justru diuntungkan dengan bonus demografi yang semakin meningkat," kata Bambang Soesatyo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga memberikan apresiasi terhadap visi Presiden Joko Widodo dalam pembangunan sumber daya manusia.

Hal tersebut, lanjutnya, dinilai sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang akan menghadapi bonus demografi pada periode awal 2020-2030, dilanjutkan 2030-2040.

"Yakni, jumlah penduduk produktif berusia 15-64 tahun lebih besar, diprediksi sekitar 52 persen, dibanding usia non produktif dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun," ucap Bamsoet.

Politisi Partai Golkar itu juga mengingatkan besarnya jumlah penduduk usia produktif harus dibekali dengan kemampuan SDM yang mumpuni.

Bambang mengingatkan, jika tidak maka ke depannya bonus demografi tersebut bukan menjadi berkah, tetapi dapat menjadi bencana.

"Persiapannya harus dimulai sejak saat ini. Mengingat bonus demografi tersebut diprediksi akan berakhir pada akhir 2040, di mana jumlah penduduk lansia Indonesia akan bertambah 19 persen hingga 2045," ujarnya.

Melalui persiapan matang yang dilakukan sejak dini, di usia ke-100 tahun Kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini yakin seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi warga yang sejahtera.

Dengan demikian, lanjutnya, maka tidak ada lagi ketakutan ataupun kekhawatiran karena ketidakmampuan memenuhi urusan mendasar manusia seperti sejumlah kebutuhan dasar misalnya sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

"Karena itu, dalam pembahasan APBN 2020, DPR RI dan Pemerintah sepakat memangkas belanja barang agar anggaran yang ada bisa dimanfaatkan sebesarnya untuk pembangunan SDM. Targetnya, bisa menurunkan kemiskinan mencapai 8,9 persen, indeks pembangunan manusia 72,5 persen, gini ratio 0,75-0,78 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen," pungkasnya.