Padang (ANTARA News) - Pakar Pertanian dari Universitas Andalas, Prof Dr Musliar Kasim meminta Dewan HAM PBB memberi insentif untuk petani negara berkembang agar mereka bisa memproduksi pangan dalam kegiatan ekspor ke negara lain, satu solusi atasi krisis pangan dunia."Krisis pangan dunia akan bisa diatasi antara lain jika PBB mau memberi insentif untuk petani khususnya di negara berkembang, sehingga dampak munculnya peningkatan jumlah masyarakat miskin makin bisa ditekan," katanya di Padang, Sabtu.Usulan tersebut disampaikannya terkait Dewan Hak Azasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) akan menggelar sidang khusus membahas krisis pangan dunia pada 23 Mei 2008. Persidangan luar biasa tersebut diajukan akibat adanya kekhawatiran dampak negatif dari realisasi hak untuk mendapatkan pangan akibat semakin memburuknya krisis pangan dunia. Sebagai bagian dari negara di dunia, menurut dia, negara-negara berkembang seperti Indonesia, layak mendapat bantuan insentif bagi petani nya dari negara-negara maju. "Insentif bagi petani sangat diperlukan agar petani hidup lebih bergairah untuk mengembangkan usaha pertaniannya," katanya lagi. Sedangkan untuk pemerintah Indonesia, dia mengisyaratkan agar kita segera mengupayakan peningkatan produksi dalam negeri, sebab teknologi nya telah ada dan yang penting adalah kemauan. Di negara yang kaya SDA dan negara agraris ini, katanya, kita tidak harus tergantung pada negara lain. "Untuk padi, sudah ada teknologi percepatan peningkatan produksi yakni, Sri, sedangkan untuk jagung dan kedele sudah ada teori pengapuran terpadu," katanya. Ia menambahkan, bagian dari upaya menekan krisis pangan dunia serta mendukung Indonesia untuk bisa meningkatkan produksi pangan, Unand akan mengadakan lokakarya nasional pada 26 Mei 2008 di Padang.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008
