(ANTARA News) - Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Iwan Budianto menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebagaimana desakan sejumlah pengurus PSSI di daerah bisa digelar namun tanpa agenda memilih Ketua Umum PSSI. "Kami memahami usulan beberapa rekan di daerah, namun yang perlu diketahui dalam Munaslub nanti tidak akan ada agenda pemilihan ketua umum," katanya kepada ANTARA Kediri, Sabtu. Ia memaklumi pengurus PSSI di sejumlah daerah yang tidak mengerti aturan menggelar Munaslub sehingga timbul anggapan bahwa Munaslub adalah untuk memilih Ketua Umum. "Kalau ada dua pertiga pengurus di daerah yang mengusulkan, maka Munaslub bisa digelar. Tapi yang patut diingat, Munaslub hanyalah membahas masalah AD/ART seperti yang direkomendasikan FIFA (Induk Organisasi Sepakbola Dunia)," kata Ketua PSSI Bidang Status dan Alih Status Pemain itu. Ia menegaskan, FIFA tidak merekomendasikan PSSI untuk memilih ketua umum yang baru namun menyoroti mekanisme pemilihan ketua umum dengan jumlah suara yang mencapai angka di atas 600. "Berdasarkan perhitungan FIFA, setidaknya hanya 118 yang memiliki hak suara," katanya menambahkan. Sebanyak 118 suara itu terdiri dari perwakilan klub Liga Super mendapat 18 hak suara, Divisi Utama (17), Divisi I (16), Divisi II (15), Divisi III (14), dan pengurus provinsi (33) serta asosiasi yang masing-masing mendapat satu hak suara. Iwan mengatakan pemilihan Ketua Umum PSSI bisa dilakukan, "hanya saja agenda memilih ketua itu bukan digelar dalam satu Munaslub, tapi digelar dalam Munaslub tersendiri," kata manajer tim sepakbola Persik Kediri itu. Menurut dia, Munaslub untuk memilih ketua umum tergantung dari hasil Munaslub yang akan diusulkan oleh beberapa pengurus PSSI di daerah. Sebelumnya, Pengurus Provinsi PSSI Jawa Timur secara resmi mengeluarkan desakan untuk pelaksanaan Munaslub PSSI paling lambat pada awal Agustus 2008. Desakan itu merupakan salah satu dari tujuh butir rekomendasi hasil Rapat Paripurna Daerah (Raparda) III PSSI Jatim yang dihadiri 38 pengurus cabang yang berlangsung di Surabaya 5-6 Mei. "Munaslub harus sudah dilaksanakan paling lambat awal Agustus 2008. Soal agenda yang diusung, PSSI Jatim mendukung sepenuhnya, termasuk pergantian ketua umum," kata Sekretaris Umum Persebaya, Akhmad Munir, yang ditunjuk forum Raparda sebagai juru bicara. Munir mengemukakan, saat ini PSSI sedang mengajukan rancangan perbaikan pedoman dasar kepada AFC (Konfederasi Sepakbola Asia) untuk mendapatkan persetujuan. Raparda PSSI menyatakan bahwa pimpinan PSSI maupun anggota Komite Eksekutif yang tersangkut kasus kriminal harus mundur atau tidak diperbolehkan menjadi pengurus. Definisi kriminal yang dimaksud forum Raparda tersebut adalah perbuatan melanggar hukum seperti korupsi yang merugikan negara dan lainnya.(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2008
