Jakarta (ANTARA News) - Anggota legislatif Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) se-Indonesia akan menandatangani Pakta Integritas dan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) FPPP di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (10/5). Dalam siaran pers yang diterima ANTARA News di Jakarta, Jumat, Ketua FPPP DPR RI Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa penandatanganan tersebut merupakan penegasan komitmen PPP untuk menciptakan semua penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. FPPP se-Indonesia, katanya, bertekad berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan hal tersebut. Komitmen tersebut, lanjut Lukman, akan dimulai dari segenap anggota FPPP di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan nantinya juga akan berlaku bagi seluruh kader PPP se-Indonesia. Lukman menjelaskan, Pakta tersebut akan berisi komitmen bahwa segenap kader PPP tidak akan melakukan KKN dalam segala bentuk, tidak akan memanfaatkan jabatan atau menjanjikan sesuatu untuk kepentingan pribadi dan golongan, bersedia mengungkap praktek suap KKN, termasuk menjadi pengungkap atau saksi. "Dan bahkan segenap kader PPP bersedia dituntut pidana dan perdata, termasuk menerima sanksi moral dan administrasi, serta sanksi internal partai jika melanggar semua komitmen dalam Pakta Integritas dan Anti KKN PPP tersebut," kata Lukman dalam siaran pers tersebut. Rakornas FPPP akan membahas kondisi APBN sehubungan rencana kenaikan harga BBM, pemerintahan daerah, pendidikan nasional, dan pemberantasan korupsi. Acara tersebut rencananya akan dibuka oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan ditutup oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Bachtiar Chamsyah. Sejumlah pembicara dijadwalkan akan berbicara dalam Rakornas FPPP tersebut, antara lain Mentan Anton Apriyantono, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Ketua KPK Antasari Azhar, dan Mendiknas Bambang Sudibyo. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008
