Jakarta (ANTARA News) - Bagaimana adanya ketika pemekaran wilayah bermesraan dengan kepentingan politik? Jawabnya bernas saja, ada. Seperti diungkapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Sunarno. Ia meragukan pemekaran wilayah dapat meningkatkan pelayanan publik, karena banyak pemekaran wilayah dilakukan demi kepentingan politik. "Saya meragukan (pemekaran wilayah dapat meningkatkan pelayanan publik), karena lebih besar kepentingan politik (saat melakukan pemekaran wilayah)," katanya di Jakarta, Kamis, usai membuka ceramah umum widyaiswara LAN dengan tema "Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik". Pemekaran wilayah seharusnya dapat menyebabkan peningkatan pelayanan publik karena jumlah unit pelayanan semakin banyak sehingga jumlah warga masyarakat yang dilayani juga semakin merata. "Misalnya jumlah KUA (Kantor Urusan Agama) menjadi banyak," katanya. Namun yang saat ini terjadi adalah justru biaya birokrasi semakin banyak. "Misalnya satu kabupaten dimekarkan menjadi empat, maka tentu perlu biaya yang besar untuk membentuk instansi-instansi di kabupaten yang dimekarkan," katanya. Untuk itu, ia setuju jika pemekaran wilayah tersebut dikaji kembali. "Perlu dikaji dan dipertimbangkan kembali untung ruginya," katanya. Ia mengatakan, sudah banyak contoh peningkatan pelayanan publik di daerah seperti di Sragen (Jateng). Untuk itu, ia meminta agar media massa juga mendukung berita-berita terkait daerah-daerah yang telah melakukan pelayanan publik yang baik. "Dengan demikian, daerah-daerah lain juga bisa menirunya sehingga pelayanan publik akan semakin meningkat lagi," katanya. Persoalan yang mendasar dalam peningkatan pelayanan publik adalah pola pikir dan paradigma aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan pemerintah selama ini, pada umumnya kurang memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan. Ah, kemesraan itu. (*)

Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2008