Padang (ANTARA News) - Meski Presiden RI berencana mengeluarkan Inpres hemat energi dan ditindaklanjuti Gubernur Sumbar dengan surat edaran penghematan energi, namun masih ada arus listrik terbuang mubazir pada perkantoran di Kota Padang.Di kantor DPRD Sumbar misalnya, pada Rabu siang, puluhan lampu masih menyala dan pendingin ruangan dengan Air Condition Central tetap hidup di sejumlah ruang besar yang sedang kosong.Kondisi ini juga terjadi di dua ruang komisi yang cukup besar, padahal anggota komisi tersebut sedang bertugas di luar provinsi seperti Kalimantan Timur dan Jakarta.Bahkan beberapa lampu tetap menyala di bagian ruangan yang berada pada sisi jendela kaca besar yang telah terang benderang oleh cahaya matahari.Menanggapi hal itu, anggota Badan Kehormatan DPRD Sumbar, Hendri Irawan mengatakan memang sudah seharusnya gerakan hemat energi ini dimulai dari pejabat dan kantor-kantor pemerintahan. "Termasuk DPRD Sumbar sebagai bagian dari pemerintah daerah," katanya. Padahal, tambahnya, sangat mudah untuk menghentikan pemubaziran energi listrik ini. "Cukup menekan kontak, lampu-lampu langsung mati," katanya sambil menekan kontak lampu di ruangan Komisi II DPRD Sumbar, dan langsung seluruh lampu di tempat itu padam. "Ini kan mudah namun butuh kesadaran," tambah Hendri yang juga anggota Komisi II itu. Sementara itu, Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar, Devi Kurnia mengatakan, Gubernur Sumbar akan mengeluarkan Instruksi Gubernur bersifat perintah kepada seluruh dinas (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) dan instansi dalam lingkungan Pemprov Sumbar termasuk Kantor DPRD Sumbar untuk melakukan penghematan energi. Penghematan dilakukan untuk energi listrik dan bahan bakar kendaraan dinas, tambahnya. Menurut dia, karena bersifat perintah maka instruksi ini akan dilaksanakan dengan pengawasan dan dilakukan evaluasi. Bagi SKPD dan kantor yang tidak menghemat energi akan ada teguran dan tindakan, tambahnya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008
